Beranda Daerah Karawang Sienta Karawang: Tak Laku di RI, Laris di Luar Negeri

Sienta Karawang: Tak Laku di RI, Laris di Luar Negeri

24
0
istimewaa

KKARAWANG- Tahun 2018, menjadi tahun yang kurang mujur bagi MPV Sienta. Pasalnya sepanjang satu tahun, penjualan Sienta tercatat turun drastis.  Setelah menjalani debutnya pada 2016, Sienta kian tak dilirik orang Indonesia.

Sepi peminat di Indonesia tak berarti Sienta tak laku. Seperti diketahui Sienta yang diproduksi di pabrik Toyota Karawang juga dikirim ke luar negeri. Tercatat dalam data ekspor Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sienta dikirim ke beberapa negara. Mulai dari Brunei Darussalam, Timor Timur, Malaysia, Singapura, hingga Thailand. 

Sienta masuk ke dalam 10 besar mobil berlabel ‘Made in Indonesia’ yang paling banyak dikirim ke luar negeri dengan duduk di tempat kesembilan. 

Selama satu tahun 2018, sebanyak 8.267 Sienta dikirim ke negara-negara tersebut. Soal mobil buatan Indonesia yang dikirim ke luar negeri, Sienta masih kalah dengan Toyota Fortuner, Avanza, Rush, Wigo alias Agya, Mitsubishi Xpander, dan sederet model lain. 

Mobil bermodel kotak seperti Sienta sempat diprediksi sepi peminat. Bukan dari Toyota, hal tersebut keluar dari Honda. Honda diketahui memiliki MPV berbentuk serupa dengan Sienta yakni Freed. Sayangnya Freed hanya bertahan delapan tahun berjualan di Indonesia seiring dengan penurunan penjualan dari tahun ke tahunnya. 

Toyota sendiri memang mengakui penjualan Sienta menurun karena MPV tersebut bukanlah menjadi pilihan utama orang yang baru akan membeli mobil. 

“Ternyata pembeli mobil pertama prefer ke Avanza. Jadi sekarang kita harus me-review positioning-nya. Tapi itu tidak ada masalah toh Toyota Toyota juga. Jadi Sienta nanti diarahkan untuk mobil tambahan atau mobil pengganti,” sebut Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy saat peluncuran Avanza beberapa waktu lalu. (bbs/mhs)

“Yang dibutuhkan perangkat desa di Karawang  bukan soal besaran kenaikan Siltap yang sudah cukup di Karawang. Karena kalau cuma besaran bisa saja minta kepada pemda setiap tahun, karena  yang lebih penting dari itu adalah pengakuan statusnya,” ucapnya kepada KBE, Minggu (10/2).

Dikatakannya, Apdesi menginginkan perangkat desa bisa jadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang standar honor dan strukturnya dibawah Pemda,  sehingga perangkat desa profesional dan jelas kedudukan kepegawaiannya tidak jadi korban politik Pilkades.

“Ada yang lebih penting dari sebatas kenaikan Siltap, yaitu status perangkat, ini kita ingin mereka di akui jadi PTT oleh Pemda,” ujarnya. 

Lanjut Alex, Apdesi mengusulkan untuk menciptakan tenaga perangkat desa yang profesional, jadi kalau setiap Kades ganti perangkat juga diganti,  bayangkan berapa uang negara yg dikeluarkan hanya untuk Bintek dan pelatihan berulang-ulang bagi perangkat desa. 

“Oleh karena itu, perangkat desa ini harus di-SK-kan oleh Bupati, adapun masalah nomenklatur itu disesuaikan saja agar jangan berbenturan dengan Regulasi yang lebih tinggi. Mau PTT mau Honorer Pemda atau THL yang penting perangkat tidak dibabat habis jika ganti kades,” pungkasnya. (gie)