Beranda Uncategorized Dana Kelurahan Tersendat Aturan

Dana Kelurahan Tersendat Aturan

20
0
Sekretaris BPKAD Karawang, Bambang.

KARAWANG – Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang rencananya akan mulai dicairkan tahun 2019 oleh Pemerintah pusat dengan besaran Rp 352 juta per kelurahan, masih terkendala payung hukum untuk diterapkan di Kabupaten Karawang. 

Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Bambang, mengatakan pihaknya masih menunggu payung hukum yang pasti dari pemerintah pusat. Pasalnya saat ini ia pun masih menunggu terbitnya Permendagri yang mengatur teknis penyaluran ADK.

“ADK yang renncananya akan diterima oleh setiap kelurahan, untuk percepatan pembangunan wilayahnya  di awal Februari tahun 2019 ini, ternyata masih terkendala program kegiatan pengorganisasiannya,” ujarnya kepada KBE, Senin (11/2).

Lanjut Bambang, nantinya dalam ADK, camat selaku Pemegang Anggaran (PA) dan kepala keluarahan menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Akn tetapi masih belum ada kepastian siapa nantinya yang berkewajiban membuat SPJ.

“Terkait program swakelola tidak usah mengacu kepada Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Kita tunggu juknisnya dulu, namun kelurahan bisa siapkan daftar usulan pembangunan program sesuai musyawarah rencana kelurahan (musrenkel),” pungkasnya. (gie)