Beranda Daerah Bekasi Apjati: Kepmen 291 Adalah Senjata Pamungkas

Apjati: Kepmen 291 Adalah Senjata Pamungkas

12
0
SOSIALISASI: Apjati mengadakan sosialiasi Kepmen 291

BEKASI – Sistem satu kanal yang diterapkan oleh Kementrian Tenaga Kerja RI dinilai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (Apjati) merupakan upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apjati, Abdullah Umar Basalamah saat  sosialisasi Kepmen Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI ke Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal di Gedung Bellavista.

“Kepmen 291 adalah senjata pamungkas bagi pencegahan penempatan tenaga kerja migran tidak sesuai prosuder. Ribuan anak-anak kita diproses tanpa prosuder, adanya Kepmen ini dapat lebih terdata dan berpotensi,”kata pria yang akrab disapa Abay ini

Menurut dia, semenjak adanya moratorium berdasarkan Permenaker RI 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah,  banyak oknum swasta yang melakukan pelanggaran dengan menempatan tenaga kerja secara tidak prosudural.

Dengan Kepmen 291/2018 diyakini PMI dapat lebih mendata dan menyiapkan lapangan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.”Pemerintah sudah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bekerja di luar negeri adalah pilihan,”katanya.

Ia mengatakan sosialiasi ini sengaja digelar agar para member Apjati dapat berbenah diri “Memang sosialiasi ini untuk anggota dan member Apjati. Ini sosialiasi keempat yang mana Apjati berbenah diri menyambut Kepmen 291 agar anggota Apjati yang nanti bergabung memamahi hak dan kewajiban yang dikerjakan,”katanya.

Ia mengakui antusias masyarakat untuk menjadi PMI masih sangat tinggi. “Indonesia dicinta oleh orang Arab Saudi karena kulturnya sama, orang-orang Indonesia juga selalu melakukan ibadah waktu, jadi seperti saudara sendiri,”paparnya.

Ia menjelaskan bahwa sistem satu kanal ini mengutamakan perlindungan PMI dengan berbasis Badan Latihan Kerja (BLK).

“Pemerintah sepakat menempatkan pekerja migrain yang masuk dalam sistem, meningkatkan perlindungan itu dari pmi itu. Orang yang berangkat sesuai kapasitas BLK, dulu kapasitas BLK 10 bisa berangkat 100. Sekarang tidak kapasitas BLK 100 ya 100,”ujarnya.

Ketua Bidang Hukum DPD Apjati Jabar, Parlintongan mengatakan adanya Kepmen dapat mengurangi pengiriman PMI yang ilegal. “Satu kanal ini terintegrasi antara Arab Saudi dan Indonesia. Dua-duanya sistem terbuka, saling mengawasi,”katanya.

Dalam sosialiasi tersebut dihadiri Ketua DPD Apjati Jabar Kenus Sijintak dan Kepala Balai PMI Jabar, Teguh Khas Puji dan ratusan anggota Apjati Jabar. (dim/rez)