223 Balon Kades Lolos Verifikasi Administrasi

223 Balon Kades Lolos Verifikasi Administrasi

37
0
PILKADES SERENTAK: Pengumuman hasil tahap verifikasi administrasi Pelayanan Satu Atap (yantap) resmi dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Sabtu (15/09) pukul 02.30 dini hari.
BERBAGI

****Warga Kecewa Ada Petahana  Eks Napi Lolos

 KARAWANG – Pengumuman hasil tahap verifikasi administrasi Pelayanan Satu Atap (yantap) resmi dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Sabtu (15/09) pukul 02.30 dini hari. Sebanyak 223 orang bakal calon (balon) kepala desa (kades) yang terbagi di 67 desa dan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang dinyatakan lulus verifikasi administrasi.

Kepala Bidang Pemerintah desa (Pemdes) DPMD Karawang, Encep Komarudin mengatakan, pengumuman seharusnya dirilis 14 September 2018 lalu, namun ternyata telat sehari dengan pertimbangan masih adanya permasalahan administrasi balon kades.

“Ttahap administrasi semua Bacalon dinyatakan lengkap semua berkasnya, dengan kata lain semuanya lolos di tahap administrasi, namun kan masih ada tahapan berikutnya, yaitu test tertulis dan wawancara,”ucapnya kepada KBE, Sabtu (15/9) di ruang kerjanya setelah membagikan hasil pengumuman ke perwakilan kecamatan.

Dari data pengumuman hasil administrasi, ternyata masih terdapat beberapa Balonkades yang seperti, Kejaksaan, Polres, dan Dinas Pendidikan, bahkan para inkumben yang sebanyak 67 Orang, namun baru 21 orang yang sudah 100% data pemeriksaan di inspektorat.

“Terkait hal itu, pada intinya saat ini semua berkas balonkades sudah memenuhi Persyaratan, tinggal nanti dilihat dari tahapan – tahapan selanjutnya, yang jelas semua bacalon lolos verifikasi administrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Kertasari kecamatan Pangkalan, Deon (23), yang menunggu hasil di DPMD, tidak bisa menerima keputusan tersebut. Pasalnya di desanya ada calon kades dari petahana yang baru saja keluar dari penjara (Lapas) tanggal 12 Agustus 2018 diloloskan oleh Panitia, Bidang Pemdes DPMD.


” Saya keberatan dengan hasil yang telah dikeluarkan oleh pihak Panitia Verifikasi Yantap, tanggal 11 Agustus 2018 kan penutupan pendaftaran, Tanggal 12 nya calon itu keluar dari bui, dan besoknya 13 Agustus 2018 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek Pangkalan keluar atas nama si calon tersebut, dan diduga si calon daftar tanggal 9 Agustus 2018 saat masih didalam Penjara. Ini aneh kok bisa?,” ucapnya.

Menurut Deon, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang tertuang pada Pasal 21 “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, antara lain tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, jika memang pernah dipidana penjara, tidak lebih dari 5 tahun, dan itupun yang bersangkutan harus mengumumkannya ke publik, juga tidak dilakukan secara berulang pidananya. Saya pribadi sebagai warga tidak mau jika dipimpin oleh seorang mantan narapidana, yang sudah pernah masuk penjara, pembangunan di desa juga masih sangat minim dimasa kepemimpinannya, padahal dana yang dikeluarkan untuk pembangunan desa itu besar, tapi kok hasilnya minim ?,” ujarnya.

Lanjut Deon, jika memang pada test selanjutnya panitia masih saja meloloskannya, warga Desa Kertasari akan melakukan aksi demo di DPMD Karawang.

“Kami meminta kepada Bidang Pemdes, DPMD Karawang, agar mengevaluasi lagi berkas calon itu, demi kondusifitas Pilkades dan juga Karawang,” pungkasnya. (gie)