Bendahara Golkar Bakal jadi Tersangka?

Bendahara Golkar Bakal jadi Tersangka?

57
0
CAPTION: Rumah dan tempat usaha Nia Kurniasari, Bendahara Golkat Subang yang menjadi tempat transit duit haram perijinan di Kota Subang.
BERBAGI

**Dinilai Tidak Kooperatif Berikan Keterangan Dalam Persidangan Kasus OTT Imas

SUBANG – Nia Kurniasari, Bendahara Golkar dan juga mantan Ketua Hipmi Subang dipastikan akan menjadi tersangka baru setelah Dirut PT. BPM menjadi tersangka ke 5 oleh KPK terkait kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Subang, Imas Aryumningsih.

Satu persatu tersangka akhirnya buka mulut terkait keterlibatan beberapa orang dalam kasus korupsi suap perijinan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi yang berkembang, Dirut PT. PBM, Asun, mengakui dalam pengiriman uang suap lewat orang suruhannya kepada mantan Bupati Subang. Lokasi transaksi dikirim ke rumah Nia Kurniasari. Bahkan Asun juga pernah berkomunikasi dengan salah satu anggota dewan Subang yang mempunyai peran penting dalam transaksi jual beli Perda RTRW terkait pendirian pabrik, zona industri dan Kota Penyanggah Patimban.

Rumah Nia Kurniasari menjadi lokasi transit duit haram itu untuk meloloskan perijinan usaha para pengusaha, hingga duit suap untuk mengamankan Perda RTRW serta perijinan pembangunan pabrik di zona industri, yang bertujuan agar para pengusaha mempunyai payung hukum. Permainanan haram dengan modus suap ahirnya terungkap, dan selalu aliran duit haram tersebut transit di rumah Bendahara Golkar Subang.

“Masa kamu tidak tau siapa yang mengirim barang (duit suap, red) itu ke rumah kamu?. Sedangkan kamu tau kapan ada pengiriman uang. Bahkan tadi kamu kan bilang kalau pengiriman uang selalu pagi-pagi,” tanya Jaksa Penuntut Umum KPK kepada Nia dalam persidangan, kemarin.

Seperti diketahui, dalam percakapan (fakta persdangan, red) ada sekitar belasan perusahaan yang sudah menyetor duit suap ke mantan Bupati Subang tersebut.

“Jika, saksi (Nia) tidak bisa diajak kooperatif dan tidak bisa memberikan keterangan yang benar, kemungkinan bisa jadi tersangka,” kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK saat dihubungi KBE, kemarin.

Ditempat terpisah, di Gedung DPRD Subang, KBE mempertanyakan kabar adanya duit saweran dari Imas untuk meloloskan Perda RTRW dan perijinan kota penyanggah patimban agar memiliki status hukum yang jelas.

“Kurang lebih sebanyak 10 ribu hektar  tanah untuk proyek  Pelabuhan Patimban di daerah Kecamatan Pusakanegara,” kata Endang Jamaludin, salah satu anggota Pansus RTRW Patimban yang juga anggota Fraksi dari Partai PKB.

Namun, Endang membantah adanya uang atau duit saweran yang diberikan kepada semua anggota Pansus RTRW oleh pengusaha untuk meloloskan perijinan kota Penyangga Patimban.

“Kami tidak mengetahui ada aliran saweran duit itu. Namun saya sempat mendengar terkait informasi tiu,” pungkasnya. (bds/hrn/rie)