Bom Waktu Sengkarut RS Paru

Bom Waktu Sengkarut RS Paru

42
0
KUTIPAN” :Sebentar lagi itu yang namanya panitia, dipanggil selesai (terjerat hukum,red). Ini uang negara,”
BERBAGI

****Polisi Diminta Umumkan Hasil Lidik

****Status Lahan dan Subkon Amarta & TK Disorot

KARAWANG – Praktisi hukum Asep Agustian menyindir kepolisian yang tak mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan kongkalikong tender RS Paru.

Pria yang kerap disapa Askun ini pun turut menyinggung proses jual beli tanah RS Paru yang hingga kini tak jelas, hingga keanehannya melihat PT Tri Kencana muncul dalam pengumuman pemenang tender mendampingi Amarta Karya.

“Sampai saat ini belum ada press rilis salah dan benar masuk tidaknya itu perkara tidak pernah disampaikan oleh polisi. Ini dalam gelar perkara loh. Sekalipun itu temuan LI, setidaknya sudah sampai sejauh mana pemeriksaan ini kepolisian itu harus memberikan argumennya. Biar masyarakat tahu. Ini ujug-ujug ada peletakan batu pertama,” kata Askun.

Askun pun mengaku heran dalam pengumuman tiba-tiba muncul nama PT Tri Kenca JO denga PT Amarta Karya, namanya terus dipangpang. Ia mengingatkan, BUMN tak boleh 100 persen dalam melakukan pengerjaan pembangunan disubkontrakan.

“Ada empat perusahaan yang ikut lelang semuanya BUMN. Kok itu diumknan 2? Ini maksudnya apa? disubkon? Amarta Karya tidak boleh melakukan itu. Subkon boleh, tapi parsial.  Bukan 100 persen. Kalau begitu, Ini bukti dia tidak mampu dan belumpernah melaksanakan pembangunan rumah sakit,” tegasnya.

Hal itu semakin meyakinkannya, jika dalam proses tender ada dugaan kongkalikong yang melibatkan sejumlah pihak.

“Cuma saya menyatakan ada indikasi sebuah permainan. Artinya kongkalikong, Saling bisik-bisik. Sebentar lagi itu yang namanya panitia, dipanggil selesai (terjerat hukum,red). Ini uang negara,” katanya.

Cellica pun tak luput kena sindir oleh Askun. Ia mengatakan jangan karena adanya ikatan kedekatan dengan Kadinkes, membuat Cellica tak mampu tegas. Berapa rupiahnya tidak disebutkan.

“Harusnya panggil dulu itu semua panitia lelang, dari yang namanya kepala dinas hingga pokja lelang,” katanya.

Ia turut menyatakan hingga kini status tanah yang akan dibangun RS Paru masih belum jelas. Sedangkan saat pengadaan lahan seharusnya ada mekanisme yang harus ditempuh baik itu melalui tim 9 pengadaan lahan pemerintah daerah ataupun menggunakan tim apparsial.

“Dari awal sampai sekarang mengadalin ke pemerintahan. Saya bisa menjamin pemerintahan 100 persen dikadalin. Dari pengadaan lahan saja ini sudah jelas atau belum. Lahan saja kepastian hukumnya belum ada. Alas haknya kalau ada perpindahan tangan dari masyarakat kepada pemerintah, mana?. Harga yang dijual berapa, mana?. Sementara dalam AJB atau PPAT itu akan tertera di sana kepemilikannya,” kata Askun.

Di sisi lain ia pun mengingatkan lokasi dibangunnya RS Paru apaka telah sesuai dengan peruntukannya. Seperti diketahui, RS Paru seharusnya dibangun ditempat yang asri,jauh dari polusi yang dapat memperparah penyakit yang sedang diidap pasien. (mhs)