Bupati Rayu Ketua DPRD, Banggar Beri Syarat

Bupati Rayu Ketua DPRD, Banggar Beri Syarat

33
0
BERBAGI

***Geriliya Loloskan Anggaran Pelaksanaan Pilkades Serentak

 KARAWANG –  Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana ngotot ingin tetap melaksanakan Pilkades Serentak di 67 desa digelar akhir tahun 2018. Di tengah sikap konfrotasi yang dilakukan Ketua DPRD Karawang Toto Suripto, Cellica pun berinisiatif merayu agar DPRD mengalah memberi lampu hijau loloskan anggaran Pilkades Serentak.

 

Cellica mengaku tengah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi terkait anggaran termasuk dengan Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto.

 

Usaha Cellica nampaknya membuahkan hasil. Dikatakan Cellica, kini DPRD sendiri akan meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penganggaran Pilkades serentak.

 

“Sesuai kesepakatan akan dilaksanakan November (2018) ini. Kami sedang komunikasikan dengan semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi. Terkait masalah anggaran, kemarin Pa Ketua DPRD bicara sama saya ingin meminta pertimbangan, baik dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait memungkinkan gak sih kita laksanakan (Pilkades serentak), terkait anggaran yang akan dibuat di (APBD) perubahan (2018),” tambahnya.

 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendy Sutisna menyebutkan, pelaksanaan pilkades serentak tersebut sudah menjadi keputusan bupati dan direstui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Sehingga, Teddy menilai pelaksanaan pilkades serentak itu tidak mungkin dibatalkan.

 

“Kami telah mengkonsultasikan hal ini ke Mendagri. Dan yang bersangkutan menyetujuinya. Bahkan hal serupa dilakukan juga oleh sejumlah daerah lainnya di Indonesia,” jelasnya.

 

Di sisi lain badan anggaran DPRD mendesak eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pelaksanaan Pilkades. Sebab Pemkab Karawang saat ini mengalami devisit anggaran sehingga jika pendapatan tidak di push sulit untuk melaksanakan Pilkades serentak.

 

“Kami dari Banggar sudah rapat dengan TAPD untuk membahas bagaimana membiayai pelaksanaan Pilkades serentak. Kesimpulannya Pemkab harus bisa mem push pendapatannya jika Pilkades mau dilaksanakan tahun ini. Posisi keuangan Pemkab dari target pendapatan baru mencapai 46,55 persen, namun di akhir triwulan ketiga mereka optimis posisi kas bisa mencapai diatas 50 persen. Kalau posisi kas bisa diatas 50 persen kita bisa anggarkan untuk pelaksanaan Pilkades,” ujar anggota Banggar DPRD, Indriyani.

 

Indriyani mengatakan, posisi Pemkab Karawang cukup dilematis karena disatu sisi sudah memutuskan untuk melaksanakan Pilkades akhir tahun ini, namun disisi lain posisi keuangan mengalami devisit hingga saat ini. Oleh karena itu DPRD mengajukan syarat agar eksekutif meningkatkan pendapatan. Potensi pendapatan sebenarnya ada hanya butuh kerja keras saja dari pihak eksekutif.

 

“Misalnya dari piutang pemkab yang belum tertagih dari wajib PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang mencapai Rp 400-an miliar. Klaim dari pihak TAPD, ada yang berhasil ditagih sekitar Rp 50 miliaran. Sedangkan potensi tertagih piutang ini, mereka (TAPD) punya keyakinan hingga Rp 43 miliar sampai akhir tahun anggaran 2018,” jelasnya.

 

Dikatakan Indri, jika benar potensi kas daerah mampu terealisasi sesuai target itu maka kebutuhan anggaran Pilkades sebesar Rp7,9 miliar akan bisa ditanggulangi. Dengan begitu anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades tidak akan mengganggu anggaran dari OPD yang sudah ditetapkan.

 

“Jadi solusinya memang harus meningkatkan pendapatan sehingga tidak mengganggu anggaran dari OPD lain yang sudah direncanakan sebelumnya,” pungkasnya.

 

Di sisi lain, Asosiasi Perangakt Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang pun bersikukuh Pilkades Serentak harus tetap digelar tahun ini.

 

Bendahara Apdesi Karawang, Ombimengatakan, Pilakdes 67 desa mau tidak mau harus dilaksanakan. Pasalnya Peraturan Bupati (Perbup) sudah diterbitkan, tahapan-tahapan pelaksanaan pun sudah dimulai.

 

“Bupati dalam hal ini sebagai aplication making nya, sebagai pelaksana untuk dilaksanakan Pilkades ya harus dan wajib,” ungkap Ombi kepada KBE, Rabu (15/8).

 

Lanjut dia, Pilkades harus tetap dilaksanakan karena nomenklatur tidak menabrak aturan, karena diundang-undang desa telah diatur.

 

“Anggaran rp 8 milyar, tahapan tahapan saat ini sudah berjalan sampai waktu pencolokan tanggal 11 november mendatang, dan pelantikan tanggal 14 desember,” ucapnya

 

Dikatakan Ombi,  jika Pilkades Serentak batal  dilaksanakan, justru oemerintah sendiri  yang akan malu, karena perbub yang dikeluarkan justru tak sakti.

 

“Kalau rebut sih tidak lah, cuma kan malu lah peraturan bupati tidak dilkasanakan,  semua fraksi fraksi DPRD sudah setuju kok,” ucapnya. (gie/rie)