Minta Hak Politik Kades, APDESI Gugat UU Desa ke MK

Minta Hak Politik Kades, APDESI Gugat UU Desa ke MK

569
0
CATUR AZI/ KARAWANGBEKASIEKSPRES
BERBAGI

PURWAKARTA-Minta Hak Politik Kades, APDESI Gugat UU Desa ke MK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta mendukung aksi gugatan judicial rivew ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang  Desa.

Ketua APDESI Kabupaten Pyurwakarta Anwar Sadad mengatakan, gugatan akan ditujukan ke MK terkait terkait jabatan kepala desa.

Aksi ini melibatkan anggota dan pengurus APDESI seanrero Nusantara. Poin penting yang aakan diuji materi diantaranya posisi kepala desa sebagai jabatan politik tapi tidak bisa berpolitik praktis.

“Jabatan kepala desa dalam UU Desa disebut sebagai jabatan politik. Sama seperti bupati dan gubernur. Tetapi kenapa kepala desa tidak boleh berpolitik praktis. Ini kan tidak adil bagi kepala desa,” kata Anwar Sadad.

Sebagai pejabat politis, kepala desa tidak boleh aktif di partai politik. Padahal semua warga negara sipil seharusnya memiliki hak politik yang sama.

“Kades jabatan politik harus bisa berpolitik praktis, ini adalah  ketidakadilan terhadap kepala desa,” lanjut Anwar Sadad diamini Agus Indra Muchtar Kades Panyindangan Kec Sukatani.

Dengan larangan dalam perundangan tersebut akhirnya banyak  kades yang terselubung berpolitik praktis.  Kades juga tidak bisa berinovasi dalam berpolitik, baik dalam Pilkada maupun pesta demokrasi pemilihan legislatif.

Beberapa materi gugatan yang akan diajukan APDESI lanjut Anwar,  akan didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra dan tim. Selain hak politik, poin gugatan mengenai PLT Kepala Desa dapat dijabat kepala desa sebelumnya.

“Selain tuntutan kades bisa aktif di partai politik, dan terkait PLT oleh kades sebelumnya. Kami juga menggugat materi yang mengatur jika Kepala Desa ingin mencalonkan diri sebagai calon DPR cukup cuti dibawah tanggungan negara. Jelas semua ini menghambat langkah politik kepala desa sebagai jabatan politis,” tandas Anwar.

Menurutnya para Kepala Desa yang tergabung merasa terhambat oleh Undang-undang (UU) desa dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, menjelang pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang.

Tidak sedikit kepala desa yang berkeinginan ikut dalam pertarungan menjadi wakil rakyat.
Karena itulah Apdesi akan melakukan uji materil (judicial review) terhadap UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ke Mahkamah Kontitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).(ctr)

GUGAT : Ketua APDESI Purwakarta Anwar Sadad depan pastikan gugat hak politik para kades.
CATUR AZI/ KARAWANGBEKASIEKSPRES

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY