Pelanggaran Imas Disorot Bawaslu Jabar

Pelanggaran Imas Disorot Bawaslu Jabar

131
0
Harminus Koto, Ketua Bawaslu Jawa Barat
BERBAGI

Akan Panggil Bupati, Keberanian Panwaslu Subang Diuji

SUBANG – Rotasi-mutasi pejabat pemerintahan yang dilakukan Bupati Subang Imas Aryumningsih menjelang pluit dimulainya Pilbup Subang kini berbuntut panjang. Imas yang berstatus Bacalbup incumbent dalam waktu dekat akan dipanggil Panwaslu Subang karena dianggap telah melakukan kesalahan fatal melabrak peraturan Nomer 71 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada serentak.

Dalam isi pasal 71 itu mengatakan bahwa gubernur, bupati, atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan (enam) bulan terhitung sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari kementerian terkait.

Dikonfirmasi melalui saluran telpon, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto mengatakan, kegiatan rotasi-mutasi pejabat daerah yang akan maju dalam kontestasi Pemilukada haruslah mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Cahyo kumolo Menteri Dalam Negeri.

“Jadi Panwaslu Subang harus detail satu persatu pejabat alasannya apa dirotasi, apakah sakit, atau meninggal dunia, atau apakah pejabat itu punya kasus sehingga dirotasi, atau pengsiun, jadi tidak ada bicara jumlah batas yang akan dirotasi, jadi Bupati Subang sudah melakukan pelanggaran Pilkada,” kata Harminus

Dari laporan ada terjadi pelanggaran di Kabupaten Subang, Bawaslu Jabar akan segera memanggil Panwaslu Kabupaten Subang untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam kinerja pengawasan Pilkada.

Dikatakan Harminus, Panwaslu harus meminta bukti lengkap siapa saja pejabat pemerintahan yang dirotasi.

“Satu-persatu pejabat itu diminta keterangannya, dan harus ada bukti tertulis dari menteri dalam negeri, pak Cahyo Kumolo,” kata Harminus.

Di tempat terpisah Ketua Panwaslu Subang, Raskim hari ini, Senin (8/1) ini akan melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait.

“Kami panwaslu Subang akan klarifikasi dengan kasus itu. Artinya semua pihak akan dipanggil dan diminta keteranganya, termasuk Bupati, dari BKD, Sekda, dan Ketua DPRD,” kata Raskim.

Dukungan pun mengalir dari sejumlah petinggi Parpol dan dan para aktivis di Subang agar Panwaslu dan KPU bertindak tegas atas apa yang telah dilakukan oleh Imas.

“Di sini diuji nyali Panwaslu Subang apakah bisa bertindak tegas atau tumpul menangani kasus yang jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran.  Jika ini terbukti akan banyak pejabat subang yang memiliki SK bodong, karena rotasi-mutasi tidak diperbolehkan menjelang waktu pendaftaran Pilkada Subang,” kata seorang aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Subang, Ujang Black. (hrn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY