Belanja BBM Sekretariat Daerah Rp219 Juta Tak Sesuai Ketentuan

Belanja BBM Sekretariat Daerah Rp219 Juta Tak Sesuai Ketentuan

245
0
BERBAGI

SUBANG–  Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP} Jawa Barat telah menemukan banyak kejanggalan pada pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Subang. Salah satunya temuan belanja BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam laporan BPK, pada Tahun Anggaran 2016, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Subang telah menganggarkan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dengan kode belanja 5.2.2.05.003 sebesarRp339.450.000,00.

Sampai dengan 31 Oktober 2016, Sekretariat Daerah telah merealisasikannya sebesar Rp219.000.000,00 atau 64,52%. Dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Sekretariat Daerah, nilai anggaran belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp339.450.000,00 dirinci sampai dengan penggunaan jenis bahan bakarminyak, yaitu bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertamina dex dengan nilai anggaran masing-masing sebesar Rp157.200.000,00 dan sebesar Rp182.250.000,00.

Belanja bahan bakar minyak tersebut dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas DPA dan dokumen pertanggungjawaban belanja bahan bahan bakar minyak/gas dan pelumas, diketahui pemberian uang tunai untuk belanja BBM ridak memiliki dasar hukum.

Dalam temuan BPK, PPTK pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional menunjukkan bahwa belanja BBM digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak atas kendaraan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Belanja BBM dilakukan dengan memberikan uang secara tunai kepada pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas dengan jumlah nominal bervariasi mulai dari Rp450.000,00 perbulan.

Besaran uang tersebut dibedakan berdasarkan masing-masing jabatan dari penerima dan peruntukan penggunaan kendaraan dinas.

Hasil pemeriksaan menunjukan tidak terdapat ketentuan terkait dengan pemberian uang bahan bakar minyak, baik mengenai kebijakan pemberian maupunbesarannya.

Dalam standar biaya belanja daerah dan standar satuan harga tertinggi barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati Subang juga tidak mengatur tentang pemberian uangbahan bakar minyak tersebut.

BPK melakukan konfirmasi secara uji petik kepada penerima uang belanja bahan bakar minyak, yaitu pelaksana bagian rumah tangga. Berdasarkan konfirmasi tersebutdiketahui bahwa besaran nilai uang bahan bakar minyak yang diterima pada bulan September dan Oktober tidak lebih dari Rp2.000.000,00.

Sedangkan kuitansipembayaran uang bahan bakar minyak menunjukkan bahwa jumlah yang dibayarkan kepada pelaksana bagian rumah tangga lebih dari Rp2.000.000,00.

Atas uang yangdiberikan tersebut penerima tidak pernah memberikan bukti pembelian bahan bakar minyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian uang untuk belanja bahan bakarminyak secara tunai tersebut adalah tambahan penghasilan karena tidak ada pertanggungjawaban pembelian BBM

Dalam penilaian BPK, kegiatan pemeliharaan rutinkendaraan dinasmemiliki tolok ukurkinerja untuk indikator hasil yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional denganbaik dengan target kinerja 100%. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerjayang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas,kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Hanya saja  belanjaBBM tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pengeluaran riil, serta tidak direalisasikan sesuai dengan DPA. Padahal setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yanglengkap dan sah. (kbe)