Serapan Anggaran Loyo, Gina Swara: Pemkab Gagal

Serapan Anggaran Loyo, Gina Swara: Pemkab Gagal

156
0
Gina Fadlia Swara, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat
BERBAGI

KARAWANG– Masih rendahnya serapan anggaran belanja langsung Kabupaten Karawang menjelang berakhirnya tahun anggaran murni 2017 yang hingga akhir pekan lalu anggaran biaya publik baru terserap sekitar kurang lebih 70,37 persen dari total anggaran APBD Karawang tahun 2017 sebesar Rp.3,29 triliun.

Kondisi tersebut mendapat kritikan pedas sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Karawang yang mengkhawatirkan program pembangunan tidak akan dapat berjalan optimal. Pasalnya, waktu pelaksanaan anggaran hanya tinggal menghitung hari.

“Kita sudah masuk di akhir tahun, sudah akhir dari triwulan keempat, ini semestinya sudah terserap 90 persen, maka ini bisa dianggap tidak berhasil,” ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Gina Fadlia Swara kepada KBE, Rabu (13/12).

Menurutnya, jika dilihat beberapa tahun terakhir, Pemkab Karawang selalu menghabiskan anggaran di akhir tahun. Hal ini dianggap Gina tidak lah rasional. Di mana dalam kurun waktu dari bulan Oktober – November anggaran baru terserap sekitar 70 persen, kemudian tiba-tiba diakhir tahun meningkat drastis hingga 90 persen.

“Ini patut dipertanyakan, apa yang Pemkab Karawang lakukan, artinya pembangunan selama ini tidak dilakukan secara bertahap. Jawabannya, kurangnya kontrol DPRD dan perencanaan yang tidak matang, sehingga penyerapan anggaran pembangunan Kabupaten Karawang selalu rendah,” tegas politis partai berlambang burung garuda itu.

Dijelaskan Gina, jika dibuat sebuah kajian penyerapan anggaran yang rendah dan tidak maksimal, jelas dikatakan Gina merupakan wujud ketidakmampuan Pemkab Karawang membuat perencanaan.

“Dimana Pemda tidak punya prioritas, sehingga gagal dan tidak mampu menjadikan perencanaan pembangunan menjadi program yang terencana dan terlaksana dengan baik,” kata dia.

Dalam kondisi seperti itu, dikatakan Gina, dibutuhkan peran DPRD untuk dapat lebih intens”mengawasi pembangunan. Karena lanjut Gina, DPRD mempunyai fungsi yang strategis. Pertama di fungsi anggaran dimana DPRD sebelum melakukan penyusunan anggaran harus terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan dinas – dinas atau Susunan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di masing-masing bidang komisi, lalu dipadukan dengan hasil para anggota dewan melakukan reses ke mayarakat.

“Dengan tetap memprioritas program perencanan pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. termasuk indikator – indikator indeks pembangunan manusia yang menjadikan kabupaten karawang menjadi daerah maju,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi kontroling, di mana eksekutif wajib memberikan laporan pertiga bulan sekali hasil kerja mereka untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. DPRD harus berani mengawal APBD, mengawasi, menerima informasi atau turun kelapangan untuk mengetahui apakah benar pembangunan dilakukan, hanya tidak boleh turut ikut secara teknis.

“Jadi menurut saya, DPRD ini fungsi kontrolingnya kurang kuat, karena mereka lebih mementingkan melakukan kunjungan keluar kota atau provinsi, karena tentunya mengawal pembangunan tidak hanya dengan melakukan studi banding saja,” paparnya. (mhs/not)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY