2018, Teknis Penyaluran Bansos Yatim Dievaluasi

2018, Teknis Penyaluran Bansos Yatim Dievaluasi

20
0
Teddy Rustfendi, Sekretaris Daerah Karawang
BERBAGI

KARAWANG- Pasca polemik penyaluran bansos yatim menuai sorotan berbagai pihak bahkan aparat hukum mulai menyelidiki dugaan penyelewengan dana bansos yang disalurkan oleh Yayasan Karawang Sejahtera, Pemkab Karawang telah berencana bakal memperbaiki teknis penyaluran dana bansos di tahun 2018 mendatang.

Sekretaris Daerah Karawang, Teddy Rustfendi kepada KBE mengatakan, perlu ada teknis penyaluran dana bansos yatim yang tidak memerlukan biaya double peninjauan pendamping dan operasional pihak penyalur dana bansos.

“Kalau memang mau disalurkan melalui Yayasan berarti sasarannya yatim di panti asuhan, jadi tidak usah ada biaya operasional,” kata Teddy, Selasa (5/12).

Namun ia mengatakan dalam RAPBD 2018 anggaran untuk bansos anak yatim masih tetap sama dengan tahun 2017 yaitu Rp.12.595.200.000 atau 12 miliar lebih.

“Kalau anggaran tidak ada yang dikurangi. Hanya akan dievaluasi teknis penyalurannya,” ujarnya.

Di sisi lain ia juga mengultimatum PNS agar tidak terlibat dalam kepengurusan LKIS yayasan penyalur dana bansos yatim. Pasalnya, hal tersebut dikatakan Teddy bakal mempengaruhi kinerja PNS sebagai abdi negara.

“Tidak usahlah. Saya meminta PNS tidak menjadi ketua atau pemilik yayasan,” katanya.

Seperti diketahui, dugaan penyelewengan dana bansos anak yatim terus didalami oleh aparat hukum. Yang menjadi sorotan ialah fee atau dana operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  yang nilainya presentasenya hingga 20 persen di luar potongan 10 persen untuk pendamping.

Pada Tahun Anggaran 2017 ini ada sekitar 45 LKSA yang menjadi rekanan penyaluran bansos yatim di Dinas Sosial Karawang dengan total anggaran mencapai Rp.12.595.200.000. LKSA Karawang Sejahtera menjadi yayasan penyalur bansos anak yatim dengan jumlah anggaran paling besar yakni sekitar Rp.7,1 miliar, menyalurkan kepada sekitar 2.975 anak yatim.

Ketua Tim Pemeriksa Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Darsono kepada awak media mengatakan, tahapan penyelisikan dugaan penyelewengan dana bansos anak yatim piatu ini masih berlanjut. Yaitu dimana pihaknya terus mengumpulkan data awal dengan cara memanggil beberpa pihak terkait.

“Kemudian di pencairan tahap kedua ada perubahan prosentase penyalurannya. 90 persen untuk anak yatim, 10 persen untuk operasional pendamping. Inilah yang sedang kita dalami. Karena dasar hukumnya itu dari mana. Awalnya prosntase 70, 20, dan 10 persen, terus menjasi 90 dan 10 persen,” katanya beberapa waktu lalu.

Sedangkan Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Karawang, Danilaga menolak dana operasional bagi LKSA di dalam dana bansos anak yatim disebut penyelewengan, karena dari tahun 2013 presentase pemotongan 20 persen telah diterapkan dalam penyaluran bansos yatim dan dikatakannya tidak dipermasalahkan oleh BPKP.

“Kalau operasional pendamping kesannya itu honor. Tapi pendampingan itu sifatnya ya uang kesana-kemari lah buat bensin,” kata dia, Senin (26/11). (mhs)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY