dana Desa Dikorupsi

dana Desa Dikorupsi

30
0
BERBAGI

Tiga Kasus Masuk Tahap Penyidikan Polres

KARAWANG- Saat ini tiga dari lima kasus korupsi dana desa telah ditangani dan masuk tahap penyidikan Polres Karawang. Gaya hidup mewah  dan prilaku para kepala desa dinilai menjadi faktor utama pendorong penyalahgunaan dana desa.

“Kami sekarang sedang tangani kasus korupsi, tapi yang naik penyidikan 3 kasus. Soal penyelewengan dana desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” kata Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Maradona Armin Mappaseng kepada KBE, Senin (4/12).

Maradona mengatakan, ketiga kasus itu terjadi di Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakerta, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 86 juta, lalu  Desa Malangsari, Kecamatan Pedes, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 44 juta, dan Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 23 juta.

“Untuk Kertajaya tersangkanya berinisial  K, saat pemeriksaan diakui dana tersebut untuk menutupi program sebelumnya. Ya gali lobang tutup lobang lah, karena dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Malangsari juga tersangkanya berinisial K, kasusnya proyek dikerjakan pihak ketiga, tapi uang terpakai oleh kades,” ungkapnya.

Lanjut Maradona, sementara untuk Desa Pasirtanjung inisialnya S, kasusnya hampir sama. Untuk tahun 2017 ada 2 Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Karena biaya penuntutan akan lebih besar dari nilai kerugian negara.

“Jadi tersangka harus mengembalikan uang ke negara. Batas waktunya 60 hari setelah ada penangguhan. Sementara bagi kami polisi, berapapun nilai kerugiannya kita respon,” jelasnya.

Sementara itu, satu kasus lainnya ditegaskan oleh Maradonna, akan tetap akan diproses karena jumlah kerugian negara yang terjadi cukup besar.

“Tahun ini juga sudah ada kasus korupsi dana desa yang telah disidangkan, yaitu Desa Ciluwo, Kecamatan Telagasari, yang memang sudah diproses dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Kapolres Karawang, AKBP Ade Ary  mengatakan, dalam melakukan pencegahan dan pengawalan dana desa, nantinya yang akan menjadi garda terdepan dari kepolisian adalah bhabinkamtibmas.

“Saya pesankan kepada bhabinkamtibmas agar MoU ini jangan untuk menakuti nakuti, justru kita harus ikut bersama-sama membangun desa. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dicegah dulu. Penegakan hukum pilihan terakhir,” jelasnya usai melakukan penandatangan MoU pengawasan dana desa bersama Pemkab Karawang dan Kejari, Kamis (9/11) lalu.

Penegakan hukum,  kata dia, menjadi upaya terakhir yang dilakukan jika ada penyimpangan yang terjadi.

“Kami sebelumnya sudah melakukan penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa diwilayahnya. Dan kini kami tengah menangani tiga kasus penyimpangan yang terjadi di tiga desa wilayah Karawang,” ungkapnya. (rie)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY