Politik Uang Bisa Gagalkan Pencalonan Caleg

Politik Uang Bisa Gagalkan Pencalonan Caleg

31
0
SOSIALISASI: Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar, dan Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Wasikin saat menggelar sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye.  ARIE FIRMANSYAH/KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

KARAWANG- Niatan bacaleg yang akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat pada 2019 mendatang dipastikan bakal kandas jika terbukti melakukan money politic atau praktik politik uang. Hal tersebut karena saat ini Bawaslu telah diberi kewenangan dapat membatalkan membatalkan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden saat diketahui melakukan praktik politik uang.

“Jika ada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan daerah terbukti melakukan perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memoengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif maka Bawaslu bisa membatalkan sebagai peserta pemilu,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Dadang S Muchtar saat melakukan sosialisasi tentang peraturan Bawaslu, Senin (4/12) di Hotel Grand Citra Karawang.

Dikatakan, meskipun aturan per bawaslu tentang praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sedang digodok, tapi undang-undang Pemilu sudah memberikan kewenangan lebih pada Bawaslu. Khususnya tentang pemberian sanksi administratif bagi peserta pemilu.

“Selain kewenangan yang lebih, anggatan untuk Bawaslu juga sudah ditambah mencapai Rp 6 triliun. Jadi kinerjanya juga harus diperbaiki,” katanya.

Dijelaskannya, jika dulu politik uang  dalam aturannya hanya dilarang tanpa adanya sanksi, kini dengan adanya UU baru tentang Pemilu maka sanksinya sudah jelas yaitu sanksi pidana dan administratif.

“Meskipun sulit membuktikan money politik ini. Tapi setidaknya dengan adanya aturan ini kinerja Bawaslu diharapkan bisa lebih maksimal,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Wasikin mengatakan, pada pemilu serentak pertama politik uang  itu bersifat ‘pamali’ sebab tidak ada sanksi yang jelas. Selanjutnya pemilu serentak kedua sudah ada sanksi untuk pelanggaran money politik, tapi laporan itu pada saat satu bulan sebelum pelaksanaan.

“Mudah-mudahan aturan soal money politik yang sedang digodok oleh komisi II bisa dilaksanakan pada saat hari H pelaksanaan pemilu. Sebab terjadinya pelanggaran itu biasanya pada saat pemilihan,” katanya.

Ia menambahkan, isu strategis lainnya tentang dugaan pelanggaran keterlibatan ASN yang jadi tim sukses. Maka Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan bisa lebih aktif lagi dalam melakukan proses tahapan pemilu. (rie)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY