Askun: Penegak Hukum Harus Bertindak Cepat

Askun: Penegak Hukum Harus Bertindak Cepat

29
0
Asep Agustian, Praktisi Hukum
BERBAGI

Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Yatim, Angka 20 Persen Hilang pada Tahap II

KARAWANG- Dugaan penyelewengan dana bansos anak yatim terus didalami oleh aparat hukum. Yang menjadi sorotan dana operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  yang nilainya presentasenya hingga 20 persen di luar potongan 10 persen untuk pendamping. Lembaga pengaudit keuangan negara akan dilibatkan untuk menghitung indikasi kerugian Negara di penyaluran dana bansos anak yatim ini.

Di sisi lain, praktisi hukum, Asep Agustian menanggapi serius dugaan penyelewangan uang negara yang diperuntukan kepada anak yatim tersebut. Pria yang kerap disapa Askun tersebut mengatakan, semua akan merasakan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikelolanya, terlebih yang dikelolanya merupakan uang negara hak anak yatim

“Semua akan menuai pertanggungjawaban. Kalau terbukti salah, penjarakan,” kata Askun kepada KBE.

Dikatakan Askun, saat ini penegak hukum harus serius mendalami kasus tersebut, karena ada indikasi orang dinas juga ikut terlibat dalam memperlancar dugaan kasus penyelewangan dana bansos yatim yang nilainya cukup fantastis.

“Aparat hukum harus bertindak cepat, jika sudah mempunyai bukti awal yang cukup,” katanya.

Sementara itu diketahui pada Tahun Anggaran 2017 ini ada sekitar 45 LKSA yang menjadi rekanan penyaluran bansos yatim di Dinas Sosial Karawang dengan total anggaran mencapai Rp.12.595.200.000. LKSA Karawang Sejahtera menjadi yayasan penyalur bansos anak yatim dengan jumlah anggaran paling besar yakni sekitar Rp.7,1 miliar atau menyalurkan kepada sekitar 2.975 anak yatim.

Ketua Tim Pemeriksa Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Darsono kepada awak media mengatakan, tahapan penyelisikan dugaan penyelewengan dana bansos anak yatim piatu ini masih berlanjut. Yaitu dimana pihaknya terus mengumpulkan data awal dengan cara memanggil beberpa pihak terkait.

Dikatakan Endang, yang menjadi rancu dalam bansos anak yatim piatu ini adalah dasar hukum dalam menerapkan presentase bantuan atas kesepakatan Kepala Dinas Sosial dengan LKSA yang menerima bantuannya. Yaitu 70 persen untuk anak yatim, 20 persen untuk operasional lembaga (LKSA), serta 10 persen untuk operasional pendamping.

“Kemudian di pencairan tahap kedua ada perubahan prosentase penyalurannya. 90 persen untuk anak yatim, 10 persen untuk operasional pendamping. Inilah yang sedang kita dalami. Karena dasar hukumnya itu dari mana. Awalnya prosntase 70, 20, dan 10 persen, terus menjasi 90 dan 10 persen,” katanya.

Ditambahkan Endang, kalau saja presentase tersebut ada dasarnya secara hukum, maka tidak akan menjadi persoalan. Tetapi kalau presentase tersebut justru malah terindikasi ada keugian negara, maka hal tersebutlah yang akan terus ditelusuri kejaksaan.

“Kita terus mencari ada atau tidaknya selisih kerugian negara dalam bansos ini, terutama yang tidak jelas peruntukannya. Kalaupun sesuai peruntukannya, tapi sesuai RAB atau tidak. Kalau terindikasi kerugian negara, nanti kita juga akan menggandeng lembaga ahli untuk menghitungnya. Yang pasti kami terus menelusuri bansos anak yatim piatu ini ” katanya.

Sementara LKSA lain di bawah Yayasan Karawang Sejahtera menjadi rekanan penyaluranan dana yatim, yakni Yayasan Nurul Insan dan Yayasan Manbaul Hidayah dengan nominal besasaran penyaluran sekitar Rp235 juta.

Diketahui sesuai dengan SK Bupati Karawang nomor : 978/kep.836-Huk/2017, dana bansos anak yatim disalurkan untuk  pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial anak.  (mhs/kbe)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY