Realisasi Janji Politik Terancam Terhambat

Realisasi Janji Politik Terancam Terhambat

50
0
CERDAZ: Bupati Karawang Cellica Nurachadianna- dan Wakil Bupati Karawang Ahmad ’Jimmy’ Zamakhsyari.
BERBAGI

Pemkab Kalang Kabut Menutupi Defisit Anggaran

KARAWANG- Defisit anggaran yang dialami Pemkab Karawang dalam menyusun R-APBD 2018 menuai dampak tak sedikit, mulai dari ramai-ramai anggaran SKPD di APBD Perubahan 2017 dipangkas sebanyak 20 persen yang berimplikasi akan tersendatnya realisasi janji politik Cellica-Jimmy yang tersusun di RPJMD, hingga penggenjotan pendapatan daerah melalui penaikan target dari 35 persen hingga 60 persen di macam-macam obyek pajak.

Seorang pejabat pemerintahan di Badan Pendapatan Derah yang enggan dituliskan identitasnya, mengaku pematokan genjotan pendapatan daerah dengan personil yang minim di dinasnya, akan sangat sulit untuk memenuhi keinginan pengoptimalan genjotan pendapatan daerah untuk menutupI defisit anggaran.

“Meski dalam nilai kita ada peningkatan, akan tetapi tidak bisa mencapai target, karena memang terlalu tinggi, terlebih jumlah personil yang bisa untuk menagih ke lapangan sangat minim,” katanya.

Terlebih dari data yang ada, penaikan target pendapatan daerah sangat jomplang dengan pemangkasan anggaran. Informasi yang didapat oleh KBE dilapangan, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Teddy Rustfendi maupun tim Bagian Anggaran DPRD Karawang saling egois untuk tidak merasionalisai usulan anggaran dengan realitas keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.

Bahkan beberapa waktu lalu kepada awak media, Sekretaris Daerah, Teddy Rustfendi yang mengaku Pemkab Karawang masih defisit anggaran sebanyak Rp 400 miliar. akan terus menggenjot optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk menutupi defisit tersebut.

“Mudah-mudahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kita targetkan 10 persen. Setiap dinas mampu menyerap anggaran hingga 90 persen. Sementara untuk pendapatan daerah sudah mencapai 102 persen. Akan tetapi ada potensi yang kurang maksimal,” kata Teddy beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina juga sempat mengatakan pihak Badan Anggar belum mendapat penjelasan dari tim TAPD untuk menutupi defisi anggaran, Pemkab Karawang akan mengamil langkah seperti apa.

“Justru disini yang jadi pertanyaan kami dari Banggar. Kami butuh penjelasan rinci untuk menutupi angka defisit itu dari mana saja? Bukan sekadar membuat kesepakatan pengurangan angka pengajuan anggaran setiap SKPD 20 persen,” katanya.

Dijelaskan Sri, paparan resmi tertulis mengenai asumsi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada APBD Perubahan 2017, hingga awal pekan ini belum diterima Banggar.

“Jadi, bagaimana kita bisa mengoreksi sisi hasil kinerja mereka (eksekutif) tatkala data mengenai penyerapan anggaran belanja saja tidak disampaikan ke legislatif? Kalau tetap seperti ini, dan waktu terus bergulir, terpaksa nanti kami dari Pimpinan DPRD akan menegur TAPD,” tandasnya.

Pemasalahan defisit anggaran yang dialami Pemkab Karawang  seperti diketahui duga merupak dampak dari penurunan kucuran dana perimbangan dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. (mhs)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY