Curhatan Kades, Kinerja dan Upah RT Tak Sebanding

Curhatan Kades, Kinerja dan Upah RT Tak Sebanding

125
0
MUSYAWARAH: Kegiatan minggon di Desa Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan. NANDANG KUSWARA/KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

CILAMAYA WETAN- Sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pejabat Rukun Tetangga (RT) dinilai berperan penting dalam mensukseskan segala perogram pemerintah.

Bekerja tanpa batas waktu yang jelas dalam melayani masyarakat, pejabat RT sebagai ujung birokrasi di sistem pemerintahan Indonesia mulai  mengalami kelangkaan jabatan.

Pasalnya, apa yang dikerjakan perangkat RT dianggap tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan setiap bulannya. Di beberapa desa wilayah pesisir utara Karawang contohnya, upah yang diterima pejabat RT setiap bulan hanya kisaran 150ribu hingga 200ribu rupiah per bulan.

Dengan nilai upah yang begitu kecil, tidak heran banyak masyarakat yang enggan mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan desa khususnya menjadi ketua RT.

Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Ade Laide, pejabat RT merupakan barang langka. Tingkat kesejahteraannya yang minim membuat warga biasa tidak mau mengemban amanat sebagai ketua RT.

“Saya rasa hal itu terjadi hampir disemua desa yang berada di pelosok seluruh Indonesia,” ujar Ade kepada KBE, Rabu (8/11) di kantor.

Adapun yang disebutnya RT merupakan barang langka adalah masyarakat yang secara sadar mampu mengemban jabatan sebagai ketua RT tidak memiliki kemauan menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat desa.


Dijelaskan Ade, contoh tidak berjalannya sistem birokrasi ditingkat RT ada pada sosialisasi program yang dikatakannya, selalu tidak sampai ke masyarakat. Program yang setiap minggu disampaikan dalam rapat minggon, selalu meleset di tingkat rukun tetangga.

“Tujuan dari rapat minggon kan ada dua, menampung aspirasi dan sosialisasi program desa. Itu yang tidak berjalan, bagaimana RT ingin sosialisasi, berinteraksi pun mereka tidak mampu apa lagi membicarakan program,” ujarnya.

Masih kata Ade, hal tersebut yang hingga kini menjadi penyakit di sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karenanya Ade berharap, pemerintah memperhatikan tingkat kesejahteraan perangkat pemerintahan sampai ke yang paling bawah.

“Sekarang yang mau jadi RT juga karena kesadaran sendiri. Kebanyakan pejabat RT cuma lulusan SD, mana mungkin mereka mampu mensosialisasikan, yang mampu kan minimal lulus SMA, tapi mana ada yang mau terima gaji segitu tiap bulan,” pungkasnya. (cr56)