Rapor Merah Kinerja Satpol PP

Rapor Merah Kinerja Satpol PP

234
0
Sahat MB Nahor, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi 
BERBAGI

Kasatpol PP Layak Dicopot

CIKARANG PUSAT–Kinerja Satpol PP untuk melaksanakan penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan dinilai sangat lamban. Hal tersebut dikatakan, Dewan Pembina Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Jonly Nahampun.

“Kami dari LP3D Bekasi sependapat dengan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, dimana Satpol PP sampai hari ini mandul dalam penegakan Perda,” kata Jonly Nahampun, Selasa (12/09).

Jonly mengatakan, kinerja Satpol PP dapat dilihat dengan masih menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi, bangunan tanpa IMB, reklame ilegal, dan lain sebagainya. “Khusus untuk Perda Pariwisata, seharusnya Satpol PP berani untuk menertibkan semua Tempat Hiburan Malam atau usaha pariwisata yang tidak sesuai sesuai Perda tersebut,” bebernya.

Padahal, kata Jonly, Kabupaten Bekasi ini diketahui sebagai daerah yang melahirkan pahlawan nasional dari kalangan santri atau pondok pesantren, bertolak belakang dengan menjamurnya tempat hiburan malam (THM).

Sehingga, sambungnya, besar kemungkinan upaya-upaya yang telah dilakukan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor selama ini hanya sebagai ajang cari simpati alias cari muka di depan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

“LP3D menilai kinerja Kasatpol PP Kabupaten Bekasi Bekasi bisanya cuman carmuk alias cari muka di depan Bupati Neneng Hasanah Yasin,” sindirnya.

Sementara itu, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi selaku mitra kerja Satpol PP menilai Kasatpol PP, yakni Sahat MBJ Nahor ‘plintat-plintut’ dan tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD yang dipimpinnya sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Kinerja Satpol PP dibawah kepemimpinan Sahat itu minus, lamban. Kalau dikasih nilai, kita kasih nilai dibawah lima. Sahat dicopot saja dari jabatannya,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dari lambannya Penegakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan. Padahal di dalam Perda tersebut, tepatnya di Bab III Pasal 47 ayat 1 sudah jelas tercantum bahwa THM seperti diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan live musik dilarang berdiri di Kabupaten Bekasi.

Namun hingga kini belum terlihat tindakan nyata yang dilakukan oleh Satpol PP. “Dari dulu seolah-olah persoalan THM ini cuma jadi diskusi publik aja tanpa pernah ada tindakan nyata. Dari dulu, mana coba realisasinya?,” sindirnya.

Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada Peraturan Daerah lainnya, seperti Perda Ketertiban Umum, Perda IMB, dll. Ia pun mendesak agar Satpol PP tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban atau penegakan Perda.

“Ganti  Sahat dengan orang yang berjiwa pemberani dalam konteks menegakan aturan, nggak plintat-plintut, tebang pilih apalagi main mata,” tegasnya. (jio)