Asal Main Bongkar, SMPN 1 Cikarang Selatan Bakal Disidak

Asal Main Bongkar, SMPN 1 Cikarang Selatan Bakal Disidak

5970
2
DIBONGKAR: Kondisi SMPN 1 Cikarang Selatan pasca dibongkar. Namun pembongkaran sekolah ini menuai polemik karena tak prosedural.
BERBAGI

CIKARANG SELATAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, bakal melakukan sidak terkait pembongkaran aset milik daerah yaitu rehab total SMPN 1 Cikarang Selatan dengan pagu Rp 45.354.253.200, pada satuan kerja Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, menggunakan Anggaran APBD Tahun (TA) 2017 diduga belum memenuhi prosedur yang berlaku.

Apalagi, saat ini SMPN 1 Cikarang Selatan sekarang telah rata dengan tanah pasca dilakukan pembongkaran. “Padahal, seharusnya pelaksana mengajukan permohonan penghapusan aset daerah kepada pemerintah daerah,” kata Anggota Komisi III, Taih Minarno.

Taih juga menegaskan, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, memberikan surat teguran terkait pembongkaran aset daerah yang disinyalir tanpa ijin. “Setahu saya pihak pelaksana belum mengajukan permohonan penghapusan aset, sehingga seharusnya PUPR memberikan surat teguran kepada pihak pelaksana,” jelasnya.

Terkait pembongkaran gedung SMP Negeri (SMPN) 1 Cikarang Selatan, yang diduga belum mengajukan permohonan izin pembongkaran gedung, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi, Tuftana angkat bicara.

Ia menegaskan prosedur pembongkaran seharusnya dilakukan terlebih dahulu. “Kalau main bongkar saja saya rasa salah. Harusnya, pihak terkait melakukan permohoman izin pembongkaran terlebih dahulu baru dilakukan pembongkaran,” ujar pria yang biasa disapa Abah ini.

Saat disinggung langkah inspektorat terkait hal tersebut, Tuftana menyatakan menunggu adanya laporan terlebih dahulu. “Kita tunggu laporan terlebih dahulu. Ya laporanya dari mana saja baik dari masyarakat ataupun pihak lainya,” katanya dengan singkat.

Diberitakan sebelumnya, pembongkaran aset milik daerah seharusnya ditempuh setelah memenuhi prosedur yang berlaku. Hal ini tidak terjadi pada gedung SMP Negeri 1 Cikarang Selatan. Saat ini, kondisi bangunan milik Pemkab Bekasi itu telah rata dengan tanah pasca dilakukan pembongkaran.

Namun sayangnya, rekanan pelaksana diduga belum menempuh mekanisme persyaratan pembongkaran. Salah satunya, ‎membuat berita acara pembongkaran aset milik daerah yang diajukan kepada Pemkab Bekasi.‎

Merespon hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengaku belum mendapatkan laporan pembongkaran gedung SMPN 1 Cikarang Selatan. “Saya belum dapat laporannya bang,” kata dia.

Juhandi membenarkan, jika ada perombakan gedung yang notabene aset pemerintah daerah, ‎seharusnya dilaporkan ke pihaknya melalui laporan berita acara pembongkaran aset daerah. Namun begitu, pihaknya hanya sebatas mencatat laporan yang disampaikan oleh dinas terkait.

“Kita mencatatnya dari hasil laporan dinas.‎ Kalau bisa tanya melalui dinasnya saja dulu, karena yang mengelola disana (Dinas Pendidikan-red). Kita hanya mencatat atas laporan SKPD terkait,” tuturnya. (jio)

2 KOMENTAR

  1. Dikirain pembangunannya sudah mendapatkan izin ternyata belum.Mohon diselesaikan masalah terkait izin pembongkaran..biar nyaman belajarnya..

LEAVE A REPLY