DPRD Salah Kaprah Maknai Aspirasi Dewan

DPRD Salah Kaprah Maknai Aspirasi Dewan

226
0
BERBAGI

 

KARAWANG – Aliansi Masyarakat (ASMA) Jawa Barat meminta kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya dugaan dana aspirasi atau proyek aspirasi DPRD Kabupaten Karawang yang terindikasi mengarah kepada praktik korupsi.

Ketua ASMA Jabar, Asep Toha, kepada Karawang Bekasi Ekspres (KBE) mengatakan, adanya dana aspirasi atau proyek aspirasi untuk anggota dewan Kabupaten Karawang sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, dimana oknum anggota dewan terkesan jadi ikut main proyek dengan merekomendasikan kontraktor tertentu kepada pihak Dinas, “maka hal itu  masuk  menjadi katagori gratifikasi atau suap yang merupakan bagian dari persengkokolan (KKN),” ujar Asep Toha Rabu (19/7).

Dikatakannya, dana aspirasi dewan itu adalah bentuk persekongkolan yang dilegalkan, dimana persekongkolan itu adalah antara legislatif dengan ekskutif. Dana aspirasi atau proyek aspirasi DPRD dilarang karena melanggar UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu juga melanggar PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

Didalam UU dan PP tersebut tidak ada diatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD.  Seperti PP Nomor 24 Tahun 2004 jelas mengatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan dalam pasal 91 huruf i menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran. Begitupun dalam pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).

“Selain itu dijelaskan juga dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, dalam penindakan juga Badan Kehormatan (BK) DPRD mempunyai tugas dan fungsi adanya tindakan positif agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Sebab, DPRD adalah representasi lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah. “Kami sangat menyayangkan kalau ini benar. Sebab, dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru dia bermain alias bersekongkol,” pungkasnya.

Asep menegaskan, para anggota dewan Kabupaten Karawang dalam hal aspirasi ini salah mengerti atau salah memahami bahkan bisa dikatakan gagal focus. Sebetulnya tidak ada yang namanya dana aspirasi tapi yang ada adalah hak aspirasi. Harusnya dewan yang merupakan wakil rakyat hanya sebatas menampung dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh masayarakat, nah itu yang dinamakan aspirasi. Dalam aspirasi itu ada yang namanya kegiatan fisik dan non-fisik.

“Untuk kegiatan fisik pembahasannya ada di musrenbang, ketika musrenbang sudah lewat tahapannya ada di pembahasan anggaran sampai ke paripurna penetapan anggaran, disitu dewan mengkroscek aspirasi masyarakat mana yang terakomodir, bukan dikroscek berapa jumlah nominalnya. Kalau jumlah nominalnya yang dikroscek ujung-ujung nya ada permainan lagi dengan pemborong yakni bargening terkaitan dengan fee proyek,” ketusnya. (fan/naz)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY