Atlasindo Ditutup, Belasan IUP Mengantre

Atlasindo Ditutup, Belasan IUP Mengantre

31
0
KUTIPAN: “Selain itu untuk dua minggu ke depan kita akan melakukan penutupan total pertambangan,” Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana.
BERBAGI

*****Menguji Konsistensi Pemkab Tendang Pengusaha Tambang

 KARAWANG – Nasib PT Atlasindo Utama leluasa melakukan aktivitas pertambangan di Gunung Sirnalanggeng berakhir hari ini. Pemkab Karawang menyatakan akan menutup seluruh aktivitas tambang per Selasa (7/8) kemarin.

Di sisi lain dikabarkan belasan izin usaha pertambangan diajukan oleh para pengusaha yang membidik bentang alam potensi tambang di Karawang kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

 Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana tegas berjanji menutup perusahaan yang telah menghabiskan hampir separuh Gunung Sirnalanggeng itu di hadapan ratusan pegiat lingkungan usai melakukan rapat bersama Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat di Kantor Bupati Karawang.

“Hari ini kita memastikan akan melakukan penutupan sementara perusahaan. Selain itu untuk dua minggu ke depan kita akan melakukan penutupan total pertambangan,” ungkap Cellica di hadapan massa.

Cellica menyatakan, aktivitas pertambangan PT Atlasindo Utama, sudah sangat merugikan masyarakat setempat. “Tentu yang kita akan lakukan untuk melindungi anak cucu kita. Bukan hanya itu, kita juga memastikan jika di wilayah Karawang Selatan tidak boleh ada pertambangan,” ujarnya.

Meski demikian, berkali-kali juga PT Atlasindo kerap nakal tak memperdulikan permintaan penghentian aktivitas tambang sekalipung skala sementara.

Sementara itu pegiat lingkungan sekaligus koordinator Masyarakat Karawan bersatu, Yudi Wibiksana menjelaskan, pertambangan gunung tersebut dieksploitasi PT Atlasindo sejak tahun 2002 silam atau sudah berlangsung 16 tahun.

Di lapangan aktivitas penambangan Atlasindo telah merugikan warga sekitar. Saat ini, Gunung tersebut 39 persen puncaknya telah rusak, sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami menilai, dari proses perizinan pun sudah ada kejanggalan. Mereka mengajukan perizinan dan diizinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Jawa Barat menyetujuinya melalui SK  Nk.540/Kep.06/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tanpa melihat dampak lingkungan. Bahkan daerah menyatakan tidak pernah merekomendasikan untuk ditambang,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jabar, Ahmad Fadillah menyatakan akan melakukan kajian khusus mengenai aturan atas pertambangan PT Atlasindo Utama.


“Kami tidak ada masalah jika itu ditutup. Kami akan secepatnya melakukan kajian,” pungkasnya.

Adanya belasan izin mengantre di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat diungkapkan salah satu pegiat lingkungan yang aktif menolak PT Atlasindo Utama, Beno.

Pria yang tergabung dalam Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) ini saat ditanya oleh KBE menyatakan ada belasan izin usaha pertambangan yang diajukan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

“Informasi dari DPMPTSP Propinsi  ada 14. Cuma gw gak tau rincian detailnya. kami ke DPMPTSP propinsi tanggal 27 Julu 2018,” kata Beno kepada KBE. (mhs/rie)