Pungutan Liar Menggurita

Pungutan Liar Menggurita

94
0
BERBAGI

Guru PNS Minta Ating Bertindak

SUBANG– Praktek pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemkab Subang mulai banyak dikeluhkan.

Yang paling santer munculnya dugaan pungli terhadap guru PNS terkait pembuatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diduga dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Subang.

Kini para guru PNS kian ramai memperbincangkannya. Mereka berharap, Plt Bupati Ating Rusnatim segera merombak oknum pejabat di Disdik yang selama ini kerap melakukan pungli itu.

Menurut M Dadi, guru PNS di Kecamatan Binong, dirinya merasa lega dengan munculnya pemberitaan seputar pungli pembuatan Anjab ABK itu. Soalnya kata Dadi, jika tindakan oknum pejabat Disdik di Subang itu  tidak segera diperingatkan,  kemungkinan besar guru-guru akan menjadi sapi perah.

Dirinya juga mengaku telah membayar untuk pembuatan Anjab itu melalui pegawai UPTD Pendidikan. “Pastilah semua guru  PNS membayar uang Anjab itu,” ungkap Dadi.

PNS lainnya yang bernama Deni menuturkan, dirinya mengaku kesal terhadap seorang staf di Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik berinisial Rs yang dipercaya Sekdis menangani Anjab ABK itu.

Kekesalan itu berawal setelah laporan berkas Anjab terus ditolak.  “Ujung ujungnya minta uang Rp 500 ribu” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan H Warsim Z , saat beberapa kali  dikonfirmasi melalui sambungan telepon genggamnya terus-menerus tidak diangkat.


Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan singkat sms terkait adanya aksi pungli Anjab ABK itu, tidak juga dijawab.

Sebelumnya, keluhan dan keresahan para kepala sekolah SD dan SMP se Kabupaten Subang mulai mencuat akhir-akhir ini. Pungutan uang yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan itu dalam hal pembuatan laporan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang tiap tahun wajib dilaksanakan.

Pungutan uang yang dilakukan oknum Disdik kisarannya bervariasi dari Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta rupiah per kepala sekolah.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan,  para kepala sekolah SD dan SMP yang diwajibkan menyetorkan laporan Anjab ABK tiap tahunnya ke Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik Subang itu terpaksa harus bolak balik setelah menemui Rs, seorang pegawai di Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk  Sekdis.  (hrn)