Langkah Kuda Penyidik Dikritik

Langkah Kuda Penyidik Dikritik

307
0
BERBAGI

Askun Heran Dipanggil Kepolisian soal Tender RS Paru

KARAWANG – Tiba-tiba saja praktisi hukum Asep “Askun” Agustian dipanggil penyidik Polres Karawang dengan Nomor : B/22094/VI/2018/ Sat Reskrim dengan perihal permintaan keterangan terkait kasus dugaan komngkalingkong tender Rumah Sakit Paru Jatisari, pada Jumat (29/6).

Sontak ia marah dan merasa kecewa terhadap kinerja kepolisian. Menurutnya, penindaklanjutan kasus ini dengan dasar Laporan Informasi (LI) dikembangkan oleh penyidik, bukan malah memanggilnya untuk dimintai keterangan karena bukan panitian lelang apalagi pserta lelang.

Hal ini dikatakan Askun justru terkesan mengaburkan masalah, dan kontraproduktif dengan harapannya agar kepolisian dapat mengusut hingga tuntas jika memang benar adanya dugaan kongkalikong pada proses tender megaproyek RS Paru untuk menindisikan pemenang tender pada salah satu perusahaan tertentu.

Berdasarkan keterangan surat panggilannya, Askun dipanggil penyidik atas dasar Laporan Indormasi Nomor :LI/51?V/2018/Reskrim tanggal 19 Mei 2018, tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan lelang pembangunan rumah sakit paru di Kabupaten Karawang TA 2018 antara PT. AMARTA KARYA (pemenang lelang) dengan panitia lelang.

Dasar pemanggilan terhadap Pengacara Askun sendiri disebutkan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/673/V/2018/Reskrim tanggal 19 Mei 2018, dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan lelang pembangunan rumah sakit paru di Kabupaten Karawang TA 2018 antara PT. AMARTA KARYA (pemenang lelang) dengan panitia lelang.

“Saya dapat panggilan, sebagai warga negara yang baik saya datang, saya kaget. Kinerja kapolres ini apa memantau atau mau mencari kesalahan personal orang. Saya ini dipanggil sebagai narasumber media. Kalau setiap orang yang jadi narasumber di media dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan, tidak akan pernah ada orang yang mau jadi narasumber media,” kata Pengacara Askun, kepada wartawan, dengan nada awal pembicaraan yang sudah terlihat emosi, Jumat (29/6/2018).

Menurut Askun, untuk mendapatkan sebuah data merupakan tugas pihak penyidik, kecuali ada pelapor. Sehingga pihak penyidik bisa menggali informasi tambahan dari si pelapor.

“Sekarang apa sih arti LI (laporan Informasi). Dari mana itu informasi didapatkan? Dari temuan di media koran, online, elektronik dan lain sebagainya. Di situ saya sebagai apa?, narasumber. Dibaca dong, ya selanjutnya pengembangannya silahkan cari sendiri. Jangan meminta kepada narasumber,” tegas Askun.

Terlebih diakui Askun, dirinya datang ke Mapolres Karawang disertai agar membawa dokumen yang berkaitan dengan Rumah Sakit Paru.

“Lah, saya punya data apa. Kok narasumber dipinta data. Kalau narasumber diperiksa untuk dimintai keterangan, sekalian saja wartawan juga periksa untuk dimintai keterangan,” katanya.

“Ini ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba narasumber dipanggil, ini kan sudah gak bener. Ini ada unsur tanda kutif besar yang saya lihat, kalau Kapolres mau mencari kesalahan seseorang, mau cari kesalahan saya?” tanya balik Askun.

Ditambahkan Askun, kalau memang kasus Rumah Sakit Paru tidak terbukti, ia meminta kepada Polres Karawang untuk menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pihak pemenang lelang tender PT. Amarta Karya cukup benar atau layak untuk mengerjakan proyek Rumah Sakit Paru.

“Lalu dinyatakan oleh pihak kepolisian ada 4 orang yang sudah diperiksa, saya tanya balik siapa saja 4 orang itu? Tolong disebutkan, itu ada di berita Karawang Ekspres (media lokal, red). Apalagi Ketua BARAK juga sempat diperiksa, kok sekarang saya juga diperiksa. Kan jelas-jelas dulu waktu mau laporan juga laporannya malah ditolak. Kok jadi semua unsur pengurus BARAK diperiksa semua. Ini tidak mungkin kalau tidak ada unsur. Ini nuansanya mau ke arah mana. Kok ini saya diperiksa. Ini ada apa’an, unsur pribadi apa unsur hukum,” timpal Askun. (rie/fan)