Kades Duren: Panwaslu Jangan Tebang Pilih

Kades Duren: Panwaslu Jangan Tebang Pilih

253
0
BERBAGI

KARAWANG – Kepala Desa Duren, Abdul Halim, mantan terpidana pidana Pemilu oleh Panwaslu Karawang meminta ketegasan Panwaslu Karawang.  Pasalnya hingga saat ini belum ada keputusan panwaslu Karawang untuk menindak para tokoh partai politik, yang berkampenye dan mengajak mencoblos Paslon tertentu via media media sosial.

Dirinya menilai Panwaslu Karawang harus berani menjerat para tokoh parpol yang melakukan kampenye pada masa tenang., pada tanggal 24, 25, dan 26 Juni kemarin. Karena jelas secara aturan melanggar Pidana Pemilu, yaitu kampenye lewat media sosial.

“Saya meminta kepada Panwas, Jangan hanya beraninya kepada kepala desa. Kalau begitu sama dengan urusan kenetralitasan masalah Paslon,” ungkap pria yang akrab disapa Ebeh Halim itu kepada KBE, Jumat (29/6)melalui telepon seluler.

Ebeh Halim pun menilai, jikalau tidak ada penindakan maka telah terjadi tebang pilih. Sehingga tidak ada keadilan, semuanya harus diperlakukan sama di depan hukum.

“Jangan ada tebang pilih, jangan beraninya hanya kepada kepala desa,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Toto Suripto, melalui akun Facebooknya, dengan nama akun Toto Suripto Part I telah memposting sebuah status pada tanggal 24 Juni lalu, dan diduga telah melakukan kampanye pada masa tenang terhitung mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018, yang disinyalir melanggar aturan pemilu dan terancam hukuman pidana.

Hal serupa dilakukan akun facebook dengan nama PKS Karawang yang juga memposting status yang terlihat berkampanye pada tanggal 24 Juni 2018, namun akun dengan nama PKS Karawang tersebut telah menghapus kembali postingan tersebut.

Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, Syarif Hidayat membenarkan bahwa berkampanye di media sosial saat masa tenang termasuk pelanggaran pemilu dan terancam pidana.

“Kita lihat kontennya dulu, dan apabila benar itu termasuk berkampanye, ya kita akan tindaklanjuti,” kata Syarif kepada KBE, saat dihubungi melalui sambungan telepon selularnya.

Menurutnya untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan seseorang di media sosial terkesan agak sulit dan memastikan akan membuat teguran.

“Yang pasti hal itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali apalagi seorang yang memiliki jabatan politik,” kata Syarif.

Syarif kembali menegaskan bagi siapapun yang melakukan kampanye di media sosial saat masa tenang berarti telah melanggar aturan dan terancam pidana pemilu.

“Semua akan di perlakukan sama, mau itu sipil ataupun orang yang memiliki jabatan politik bahkan PNS. Apabila melakukan kampanye di media sosial saat masa tenang akan terancam pidana pemilu,” tegasnya. (gie)