Bongkar Ulang Proyek Cibadak-Gombongsari

Bongkar Ulang Proyek Cibadak-Gombongsari

89
0
BERBAGI

Sebelum Dibayar, TP4D Berhak Merekomendasi

KARAWANG- Kepala Satgas Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR, Bambang Sugiharta membenarkan proyek rehabilitasi Jalan Cibadak-Gombongsari Kecamatan Rawamerta belum dibayarkan oleh pemerintah kepada CV Arjuna Jaya Sejahtera rekanan perusahaan yang mengerjakan dengan nomor SPK dengan nomor SPK: 056.2/229/18.10.22/PPK-7/PUPR/2018 .

Ia meminta jalan yang baru beres diperbaiki tak lama rusak lagi segera diperbaiki ulang atau tak dibayarkan.

“Kami akan bayar jika sudah diperbaiki ulang, karena itu tanggung jawab mereka,”  ucapnya kepada KBE, Kamis (28/6).

Di tempat terpisah pelapor buruknya pengerjaan perbaikan jalan ke Kejaksaan Negeri Karawang, Pancajihadi Al-Panji tegas meminta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan untuk merekomendasikan pembongkaran ulang jalan agar bisa dibngun lagi sesuai spesifikasi.

“Bongkar ulang pekerjaan tersebut agar ketahuan permainan rekanan dalam mengerjakan proyeknya,” kara Panji.

Dikatakan Panji, buruknya pembangunan dan rehabilitasi jalan di Karawang hampir di semua proyek. Kejadia yang terjadi di pembangunan Jalan Cibadak-Gembongsari merupakan satu contoh buruknya pembangunan jalan yang dilakukan rekanan DPUPR.

“Masih banyak proyek-proyek buruk lain yang akan kami laporkan ke penegak hukum baik untuk dikawal pengerjaanya, atau bahkan diproses pidana,” katanya.

Sebelimnya, proyek rehabilitasi jalan Cibadak-Gombongsari Kecamatan Rawamerta yang dikerjakan oleh CV Arjuna Jaya Sejahtera dengan nomor SPK: 056.2/229/18.10.22/PPK-7/PUPR/2018 dilaporkan Kejaksaan Negeri Karawang pada Selasa (26/6) siang. Pasalnya, waktu rampungnya pengerjaan masih terhitung hari, jalan sudah rusak lagi.

“Kami melaporkan CV Arjuna Jaya Sejahtera kepada Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Karawang karena kami anggap proyek yang dikerjakan CV tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Laporan yang kami sampaikan telah sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep152/A/ JA/10/2015 Tentang Pembentukan TP4D, “kata Panji.

Menurutnya, Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Karawang harus menjalankan tupoksinya dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan  terjadinya kerugian keuangan negara dengan cara melakukan monitoring pada sejumlah pekerjaan pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang.

“Setelah kami melakukan pengecekan di lapangan kami mendapati banyak kerusakan pada proyek rehabilitasi jalan Cibadak-Gombongsari yang dikerjakan oleh CV Arjuna Jaya Sejahtera, padahal pengerjaan proyek rehab itu relatif masih baru, “jelasnya. (fan/mhs)