Panwascam dan Satpol PP Tidak Akur

Panwascam dan Satpol PP Tidak Akur

34
0
PANWASCAM : Komisioner Panwascam Lemahabang saat menunjukan temuan pelanggaran K3. WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

Saling Tuding dan Menyalahkan

LEMAHABANG – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lemahabang, untuk kedua kalinya melayangkan surat rekomendasi pada Pemerintah Kecamatan Lemahabang untuk melakukan penertiban pada puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai melanggar K3.

Dijelaskan Ketua Panwascam Lemahabang, Budiyawan, tertanggal 3 Mei 2018 kemarin, pihaknya sudah mengirim surat rekomendasi pada Pemerintah Kecamatan Lemahabang untuk melakukan penertiban puluhan APK yang melanggar K3.

Namun, hingga saat ini belum juga ada penindakan atau langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Kecamatan. Usut punya usut, diketahui surat yang dimaksud Budiyawan itu tidak diterima oleh Pihak Kecamatan.

“Kemarin kami baca disurat kabar katanya belum menerima, untuk itu hari ini kami kirim lagi surat tersebut,” ungkapnya, kepada KBE, Senin (21/5).

“Kami hanya meminta penegakan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang K3,”.

Masih kata Budi, saat ini sudah banyak ditemukan puluhan APK yang terpasang di pohon dan tiang listrik. Dalam aturan jelas itu melanggar Perda K3. Tak hanya itu, larangan tersebut juga tercantum dalam PKPU nomor 4. Setelah surat kedua dilayangkan dan pemerintah Kecamatan Lemahabang, dalam hal ini Satpol PP Kecamatan masih saja membiarkan APK tersebut terpasang.

Budi menegaskan, hal itu menunjukan bentuk kemandulan penegakan Perda du Kecamatan Lemahabang.  “Surat kedua sudah kami layangkan,” tegasnya.

Sementara, Kasie Trantib Kecamatan Lemahabang, Indra Kelana mengatakan, pihaknya tidak hanya membutuhkan surat rekomendasi yang dimaksud oleh Panwascam Lemahabang.

Dikatakannya, Satpol PP Kecamatan juga perlu data atau bahan temuan seperti yang dimaksud pihak Panwascam. Pasalnya, untuk melakukan pencopotan APK perlu kehati-hatian.  “Jangan sampai hal ini jadi bahan konflik dengan partai politik,” ujarnya.

Menyikapi tudingan Panwascam Lemahabang terhadap kinerjanya, Indra menuturkan, ia akan menindak tegas jika memang benar ditemukan pelanggaran.

Menarik waktu kebelakang, tepatnya Maret 2018. Indra dan aparat Satpol PP Kecamatan, sudah lebih dulu mencopot APK yang melanggar di wilayah hukumnya.

“Hal itu menunjukan kami juga bekerja, tapi berdasarkan Tufoksi kami sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Dilain sisi, Indra menyinggung kedudukan Ketua Kesekertariatan (Kasek)  Panwascam Lemahabang yang dinilai makan gaji buta.

Pasalnya, Asep Vivar yang sudah dipindah tugaskan dari Kecamatan Lemahabang masih menjabat sebagai Kasek di Panwascam.  “Bekerja bukan hanya sebatas menyelesaikan tugas-tugas. Tapi wujud orangnya juga harus ada di kantor. Saya tidak pernah liat Kasek ada di kantor. Seminggu sekali pun jarang,” ketusnya.

Indra juga  menambahkan, Pemerintah Kecamatan tidak akan terjebak dan terpancing pada situasi politik. Karena, , untuk penurunan APK ada saatnya. Yaitu, pada fase tenang kampanye.  “Penurunan kan ada waktunya, yaitu minggu tenang pemilu,” pungkasnya. (wyd)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY