Akhirnya Pemkab Tersandera

Akhirnya Pemkab Tersandera

246
0
BERBAGI

Akibat tak Berani Mencoret Rekanan Wanprestasi

KARAWANG – Sekjen LSM Kompak Reformasi yang juga Pemerhati Kebijakan Pemerintahan, Pancajihadi Al-Panji, angkat bicara dengan sinis terkait ketidakberanian Pemkab Karawang mem-blacklist sejumlah perusahaan rekanan jasa kontsruksi yang gagal menyelesaikan pekerjaanya tepat waktu di 2017 lalu.

Menurutnya, sudah rahasia umum praktik dugaan adanya jual-beli proyek di awal tender membuat Pemkab Karawang tersandera untuk membuat keputusan berani tak memakai sejumlah kontraktor yang setiap tahunnya menguasi proyek-proyek besar di Kota Pangkal Perjuangan.

“Jadi kalau ada tender atau penujukan langsung bohong itu kalau professional, sudah diatur. Bukan rahasia lagi. Semua sudah dikondisikan. Makanya untuk mengetahui profesional atau tidaknya jika ada kejadian seperti ini jika tidak bisa menyelesaikan tepat waktu pasti dicut,” katanya kepada Karawang Bekasi Ekspres, kemarin (19/4).

Terang dia, tersanderanya Pemkab saat ada kejadian seperti ini, karena pada awalnya dinas teknis sudah membuat komitmen di bawah meja. Itu yang membuat tak bisa mengambil langkah keras.

Bahkan Panji mengakui sempat membuat penelitian setiap tahun kebocoran anggaran selalu akan terjadi dengan nilai fantastis, karena setiap paket pengerjaan proyek telah menjadi rahasia umum diikat dengan komitmen transaksional.

“Saya pernah membuat penelitian, survei kecil-kecilan ngobrol dengan pemborong dan pemutar BA. Justu kebocoran APBD Karawang terutama dalam kontrak kerja, bisa mendekati Rp100 Miliar, hanya dari nilai proyek di bawah Rp200 juta,” terangnya.

“Pemborong pada proyek tersebut sudah harus menghabiskan sekitar Rp20 juta, apalagi yang besar-besar. Jadi sudat tidak aneh lah jika pada akhir 2017, justru yang diambil langkah addendum bukan meng-cut,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Karawang, Dedi Rustandi angkat bicara soal rekanan wanprestasi yang tetap dipertahankan Pemkab Karawang. Dia menilai hal itu bisa terjadi karena adanya miskomunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Karawang.

Sehingga, kata dia, anggaran di tahun 2018 kosong dan membuat Pemkab terpaksa ngutang untuk membayar rekanan. “Ada kriterianya, dan semua dikembalikan ke aturan. Dari proses kontrak itu kan ada lelang,” ujar Dedi kepada Karawang Bekasi Ekspres yang dihubungi melalui ponselnya, Rabu (18/4).

“Kemudian yang dimenangkannya pun memang berdasarkan hasil ketentuan lelang yang dianggap paling baik dan paling menguntungkan lah. Nah hari ini konkritnya itu, pertama pekerjaan rekanan molor,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Derus itu menerangkan, seharusnya di akhir 2017 selesai semua pekerjaan sesuai dengan kontraknya. kemudian terbayarkan.

Namun faktanya pekerjaan belum selesai hingga akhir 2017, kemudian belum terbayarkan. Dalam hasil Komisi C hearing dengan dinas terkait, terungkap beberapa proyek molor. Salah satunya renovasi  gedung DPRD Karawang.


“itu kan ada adendum. Adendum kedua belah pihak antara kontrak pemberi kerja dengan pelaksana dan itu ada limit waktunya. Kemudian yang menjadi wanprestasi itu hari ini masih bias,” terangnya.

Derus menambahkan, Pemkab Karawang dalam hal ini PUPR, adalah dinas yang memberikan kontrak kepada rekanan dan memang harus tegas. Tegas itu sampai sejauh mana selesai pekerjaan kemudian kewajibannya harus dibayarkan.

Namun memang posisi terakhir itu kondisinya ternyata anggarannya ada misskomunikasi antara TAPD dengan PUPR. “TAPD seharusnya menganggarkan itu di 2018 ini. Maksudnya menganggarkan pekerjaan yang lagi tergarap. Teranggarkan untuk bisa dibayarkan, nah ini ada miss komunikasi antara PUPR dan TAPD sehingga tidak teranggarkan dan harus dibayar. Jadi anggarannya kosong,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi C, Derus meminta pemerintah daerah terutama dinas PUPR dengan TAPD ada langkah, dan ada aturan yang bisa menyelesaikan itu. “Maksudnya, supaya ini clear yang jelas supaya pekerjaan sampai sejauh mana dibayarkan, dan jangan sampai jadi preseden buruk,” pesannya. (gie/mhs/rez)