Kejaksaan Jangan Hanya Gertak Sambal

Kejaksaan Jangan Hanya Gertak Sambal

456
0
DISKUSI : Nampak kedua tersangka SPPD fiktif dan mark up DPRD Purwakarta M Rivai kanan dan H Hasan Kiri usai diperiksa Kejari Purwakarta. CATUR AZI / KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI
  • Harus Berani Seret Anggota Dewan
  • Tiru Kejari Malang dan Sumut

PURWAKARTA – Kuasa Hukum tersangka dalam kasus dugaan korupsi  SPPD fiktif dan mark up DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016, Deden Supriatna menegaskan sebaiknya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta mencontoh kinerja Kejati Sumutera Utara (Sumut) dan Kejari Malang yang berani mengungkap kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan kasusnya menyeret dan menetapkan anggota dewan menjadi tersangka.

“Dalam kasus SPPD fiktif dan mark up di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta tidak menutup kemungkinan juga bakal menyeret para anggota DPRD termasuk pimpinannya,”ujarnya kepada KBE kemarin.

Dikatakannya Dalam kasus tersebut tidak lepas dari anggota dewan sebagai pelaksana yang menggunakan anggaran. Pasalnya, lingkungan Sekretariat DPRD kapasitasnya hanya sebagai pengelola anggaran.

“Sedangkan yang memanfaatkan, menggunakan adalah anggota dewan,”tambahnya.

Ia berkesimpulan terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut sangat tidak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Penetapan klienya menjadi tersangka dipandang sangat tidak adil.

Klienya M Rivai ketika itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Purwakarta sekaligus Pengguna Anggaran ( PA) semua kegiatan di DPRD mulai kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai dengan anggaran berkaitan kegiatan anggota dewan, mulai reses, kunker dan bintek.

“Mau tidak mau sebagai PA setiap proses pencairan dana harus melalui tanda tangan PA, namun demikian berkaitan dengan proses berkas yang ditanda tangani oleh kliennya sebagai PA tentunya sudah melalui proses mekanisme termasuk proses verifikasi sehingga berkas sampai ke meja PA sehingga dana bisa dicairkan,”imbuhnya.

Ia memepertanyakan kinerja Kejari Purwakarta dalam penanganan kasus tersebut padahal diduga kuat M Rivai sebagai PA melakukanya dengan keterlibatan pihak lain. “Kejari Purwakarta harus usut tuntas, jangan tanggung, yang terlibat harus bertanggungjawab,” pintanya.

Sementara M Rivai sebagai Setwan sekaligus PA dalam anggaran berperan sebagai pihak pengelola administrasi sedangkan pelaksana tehnis dan memanfaatkan keuangan secara langsung setelah proses cair adalah anggota dewan, tentunya semua tidak lepas dari arahan dan persetujuan pimpinan dewan.

“Patut tidak patut mau tidak mau sangatlah tidak mungkin klienya harus menerima beban dengan disangkakan telah melakukan korupsi, sementara pelaku pemanfaat dana tidak terjerat oleh hukum,”timpalnya.

Ia meminta pengungkapan kasus korupsi di DPRD Kejari Purwakarta jangan hanya gertak sambal,  jangan tebang pilih dan harus berani menetapkan pimpinan dewan menjadi tersangka.  “Masa Kejari Sumut dan Malang berani menetapkan tersangka para anggota dewan, kalau sudah cukup bukti, ya harus berani menetapkan menjadi tersangka pimpinan dewan,” katanya.

Seharusnya kata Deden, Kejari Purwakarta jangan hanya berani memeriksa dan menjebloskan tersangka dari ASN, namun tidak berani mentersangkakan pimpinan dewan.

“Ada apa sebenarnya dengan Kejari Purwakarta?, ” pungkasnya. (ctr/taj)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY