Aktor Kampung Budaya Was-was

Aktor Kampung Budaya Was-was

168
0
BERBAGI

Gelar Perkara Rampung, Status Kasus Naik

KARAWANG – Skandal megkorupsi pengadaan lahan Kampung Budaya (Kambud) di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, dipastikan  bakal terus dilanjut. Pejabat yang diduga ikut terlibat dan menjadi dalangnya, mulai was-was.

Kepastian ini diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Kamis Lalu (5/4), Tim Pemeriksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dalam skandal ini diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap perkara yang ditangani sejak Desember 2017 lalu, untuk dapat meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Kejari Karawang juga diminta perlu untuk meminta keterangan lanjutan dari sejumlah pihak yang terkait dengan kasus yang terus dipelototi seluruh elemen masyarakat di Kota Pangkal Perjuangan tersebut.

“Kita sudah melakukan ekspos dalam kasus pengadaan lahan Kambud yang dihadiri langsung Pak Kajati dan Asintel Kejati, kordinator, seluruh kasi serta tim dari Kejari Karawang,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Inteljen Kejari Karawang, Faisal B Maki, kemarin (11/4).

“Kesimpulan dari hasil ekspose tersebut kita diminta untuk melakukan pendalaman baik data ataupun keterangan dari berbagai pihak. Kasus ini berlanjut tapi butuh pendalaman lagi untuk memenuhi unsur untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya,” sambungnya.

Menurut Faisal, ekspos kasus pengadaan lahan Kambud ini berlangsung sekitar 1 jam 30 menit di kantor Kejati Jabar di Bandung. dari hasil pemaparan yang disampaikan penyidik Kejari Karawang disimpulkan, penyidik masih membutuhkan data dan sejumlah keterangan untuk memperkuat hasil pemeriksaan yang dilakukan selama ini.

Menindaklanjuti hal tersebut, tim penyidik dari Kejari Karawang mulai bergerak sejak Selasa Lalu (10/4). “Mulai Selasa kita bersama tim bergerak untuk memulai pendalaman dan langkah yang akan kita lakukan seperti apa akan kita bahas meudian,” terangnya.

Sekadar diketahui, penanganan kasus korupsi pengadaan lahan Kambud ini sempat mengundang perhatian masyarakat Kabupaten Karawang terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di Karawang.

Proyek pengadaan lahan sebesar Rp13 miliar ini diduga terjadi mark-up dalam pembelian lahan tersebut. Akibat terjadinya mark up tersebut pihak kejaksaan Karawang sempat memperkirakan terjadi kerugian negara mencapai Rp6 miliar. Namun penanganan kasus ini berlarut-larut hingga belum ada kepastian hukum apakah kasus ini berlanjut atau hilang seperti sebelumnya.

Tahun 2014 lalu kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang sempat menangani kasus ini dan kemudian hilang tanpa ada kejelasan. Namun pada akhir tahun 2017 tiba-tiba kejaksaan negeri Karawang mengumumkan tengah menangani kasus korupsi pengadaan lahan hingga saat ini.

Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat Karawang karena prosesnya yang timbul tenggelam. Bahkan sejumlah aktivis anti korupsi sempat melakukan demo di awal Februari lalu di kantor kejaksaan menuntut penanganan kasus ini hingga tuntas.

Saat didemo aktivis anti korupsi pihak Kejari Karawang berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam waktu secepatnya. Namun hingga saat ini kasus yang ditangani kejaksaan masih jalan ditempat karena belum naik status dari penyelidikan ke penyidikan. (kbe)