Sengketa Lahan 3 Desa Tak Kunjung Tuntas

Sengketa Lahan 3 Desa Tak Kunjung Tuntas

46
0
DIKAWAL KETAT: Aparat Kepolisian gabungan mengawal ketat aksi ribuan massa yang tergabung dari warga 3 desa (Wanakerta, Wanajaya dan Wanasari) serta GMBI, kemarin (10/4). ARIE FIRMANSYAH / KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

Ribuan Massa Demo Kantor Pemda

KARAWANG – Ribuan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama masyarakat 3 desa (Wanakerta, Wanajaya dan Wanasari), meggerudug kantor Pemerintahan Daerah (Pemda) Karawang dan lahan sengketa PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL).

Dalam aksi demo itu, masyarakat 3 desa melakukan orasi di depan komplek Pemkab. Massa menuntut Pemda untuk melakukan tindakan soal sengketa lahan yang sudah terjadi sejak 27 tahun dan meminta lahan mereka yang selama ini digarap supaya dikembalikan kepada warga yang memiliki sertifikat kepemilikan.

Sempat dilakukan mediasi di ruang rapat Pemda Karawang bersama Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, Ketua DPRD, Toto Suripto dan Kapolres Karawang, AKBP Hendy F Kurniawan.

Merespon reaksi itu, Cellica berjanji akan membentuk tim. Bersama Kapolres dan Ketua DPRD, Cellica selanjutnya mengajak warga turun ke lokasi untuk kembali menanam pohon pisang dan berkebun timun suri di tanahnya tersebut.

“Sebenarnya ini persoalan BPN dan Pemerintah Pusat. Namun karena lokasi ada di wilayah Kabupaten Karawang, kami berkewajiban untuk berperan menyelesaikan kasus ini,” katanya dalam pertemuan itu.

Di bawah pengawalan aparat Kepolisian Polres Karawang, Brimob Polda Jabar, didampingi langsung Kapolres Karawang, Ketua DPRD, dan Bupati Karawang, mengawal masyarakat 3 desa menanam pohon pisang di area yang diklaim milik warga. “Kami mendampingi masyarakat petani 3 desa yang haknya dirampas PT SAMP anak perusahaan PT APL,” pekik salah seorang orator.

Pengacara masyarakat 3 desa, Jonshon Panjaitan menuturkan, persoalan ini jangan dibiarkan seperti permasalahan dengan masyarakat yang belum terselesaikan. Mereka itu hanya ingin mengambil keuntungan saja dan tidak mementingkan masyarakat sekitar.

“Dengan sekarang ini, saya senang Pemda Karawang sudah mau membantu mengatasi permasalahan ini, walaupun pemerintahan daerahnya di bohongi. Karena lahan yang diklaim oleh perusahaan merupakan tanah yang bersertifikat dan kami mempunyai bukti-bukti lengkapnya,” tutur Jonshon.

Lanjut Jonshon, dengan masyarakat 3 desa bisa menanam pohon pisang menjadi hal paling utama. Untuk kedepannya, pihaknya akan menyelesaikan subtansinya bahkan pihaknya kapan ada perundingan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau ini tidak jelas ada ujungnya, pihaknya akan mengambil langkah-langkah dengan memaksa pemerintah pusat supaya permasalahan ini terselesaikan.

Menurut Johnson, pihak PT SAMP yang juga anak perusahaan APL telah menjual tanah yang masih dalam sengketa tersebut ke China Fortune Land Development (CFLD). “Saat ini CFLD terus menerus menagih sertifikat lahan yang sudah di down payment (DP). Padahal, persoalan di lapangan masih belum beres. Kami minta pemerintah turun tangan menyelesaikan kasus ini,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Warga 3 Desa, Moris Purba mengatakan, pihak PT SAMP dituding tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan lahan di tiga Desa tersebut. “Bukti kepemilikan lahan itu sertiikat, mereka tidak bisa menunjukkan, kalau memang punya tujukkan,” tambahnya.

Massa LSM GMBI ini nyaris terpancing setelah melakukan sweeping di areal lahan sengketa, menyusul penemuan sejumlah senjata tajam di dalam tas yang diduga milik sekurity areal tersebut.

“Tenang jangan melebar kemana-mana permasalahannya. Jangan sampai timbul masalah baru. Kami percaya, rekan GMBI bisa mengkondisikan rekan rekannya,” cetus Kapolres Karawang, AKBP Hendy F Kurniawan. (rie/rez)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY