Dewan Sikapi Tuntutan Warga Pamoyanan

Dewan Sikapi Tuntutan Warga Pamoyanan

41
0
MENGADU : Warga Desa Pamoyanan Kecamatan Plered mengadukan keberatan dan penolakan keberadaan PT. PJS kepada Komisi 1 dan III  DPRD. CATUR AZI/KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

PURWAKARTA – Warga yang tinggal di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered tetap gotot tidak akan memberikan ijin terkait rencana akan dijadikan lokasi Plant 2 PT. Purwakarta Jaya Sejahtera (PJS)  yang bergerak dibidang pemanfataan dan pengelolaan limbah berbahaya B3.

H Yayat tokoh masyarakat Desa Pamoyanan tetap menolak dengan alasan apapun, bukan saja menolak soal ijin domisili tapi juga menolak PT PJS untuk melakukan kegiatan produksi di wilayah Desa Pamoyanan.

Menurut dia, PJS yang perusahaan bergerak dibidang pemanfataan dan pengelolaan limbah dapat dipastikan bakal menimbulkan dampak lingkungan yang nantinya bisa merugikan masyarakat, termasuk ancaman kesehatan bagi warga.

Ia akui memang sebelumnya warga tidak mengetahui kalau PT PJS bergerak dibidang pemanfataan limbah berbahaya,  karena sebelumnya warga yang mendapat informasi bahwa PT PJS bergerak dibidang pembuatan batako dan batu bata.

“Kami sama sekali tidak menolak investor yang akan berinvestasi di Pamoyanan, tapi bukan bergerak dibidang pemanfataan limbah B3, “ katanya.

Hal senada juga disampaikan Kusin dan H Nurdin, warga tidak akan berubah dan akan tetap menolak keberadaan PT. PJS yang akan melakukan kegiatan produksinya di wilayah Pamoyanan.

Keduanya berharap agar DPRD mensikapi dan berpihak kepada warga yang tetap menolak keberadaan PT. PJS, dengan menolaknya ijin domisili hyang diajukan oleh pihak perusahaan karena memang warga kuatir dan takut dampak lingkungan akan menyulitkan warga.

Yang menyedihkan, seakan pihak perusahaan terkesan menutup – nutupi informasi bagi warga. Termasuk soal dampak lingkungan yang nantinya bisa merugikan warga masyarakat.

“Soal pertemuanawal saja sudah banyak tidak transparan kepada warga, yang datang dari pihak BLH saja, sedangkan tim kesehatan tidak dihadirkan, lantas bagaimana warga bisa tahu kalau dampak lingkungan tidak akan menganggu kesehatan warga, “ ujarnya yang diperkuat oleh warga lain Ade langit yang juga Wakil Ketua Bamusdes

Padahal terkait dengan penolakan ijin domisili kegiatan PT. PJS sudah disampaikan secara tertulis kepada pihak DPRD, bahkan perwakilan warga langsung ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sarip Hidayat, dengan surat penolakan tertanggal 20 April 2018 lalu.

“Tapi kami sebagai warga hanya bisa menunggu, dukungan dan respon dari dewan belum juga ada tindak lanjut. Sedangkan PT PJS sudah melakukan kegiatan dengan alasan merenovasi. Makanya kami susul kembali surat tersebut ke dewan, “ katanya.

Sementara itu, Fitri Maryani Ketua Komisi 1 DPRD Purwakarta fraksi Gerindra bersama tim Komisi III yang langsung melakukan kunjungan kerjanya ke Desa Pamoyanan  dengan tegas akan sikapi tuntutan warga terkait dengan penolakan ijin domisili rencana pembuatan Plant 2 PT PJS.

Menurut Fitri, baik komisi 1 dan 3 bukanya tidak respon dengan aduan warga, tapi memang sama sekali pihaknya belum mendapat informasi berkaitan dengan  aduan warga ke DPRD, jikapun ada surat yang disampaikan dapat dipastikan akan masuk daftar pembukuan.

“ Begitu kami mendapat informasi buktinya kami langsung jeput bola turun ke lapangan, kami serap semua aspirasi warga masyarakat,“ ujar dia dalam kunjunganya di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, Selasa (10/4) diamini anggota Komisi 1 lainya Komarudin ( fraksi Golkar ) , dan Hidayat ( Fraksi PKB) .

Bahkan berkaitan dengan aduan dan tuntutan warga masyarakat Pamoyanan akan langsung ditindak lanjuti melalui rapat lanjutan dan akan melakukan kroscek ke PT. PJS baik di Plant 1 dan 2 serta memanggil pihak terkait termasuk pihak yang berkompeten dalam urusan proses perijinan.

Menurut Hidayat, terkait dengan penolakan yang dilakukan warga masyarakat soal ijin domisili karena kekuatiran warga akan dampak lingkungan bagi masyarakat, dan apakah PT. PJS ini merupakan perusahaan berskala besar atau sedang menengah  sehingga apakah boleh mendirikan perusahaan di wilayah Plered.

Sedangkan Plered sendiri merupakan daerah yang bukan masuk dalam kawasan industri besar, memang diakui dengan pesatnya permbangunan di Purwakarta termasuk wilayah Plered industri kecil menengah mulai menjamur di Plered.

Jika memang PT. PJS merupakan perusahaan besar yang memiliki modal investasi minimal 10 milyar tentu tidak boleh melakukan kegiatan produksi di wilayah bukan masuk kawasan industri besar seperti Plered.

Ia sampaikan terkait dengan soal perijinan memang harus patut dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menempuh mulai ijin terbawah dalam hal ini warga lingkungan, termasuk ijin domisili dan seterusnya, baru perusahaan diperbolehkan berproduksi.

Menyusul soal proses perijinan pihaknya berjanji akan memonitoring dan menindaklanjuti aduan warga terkait dengan proses perijinan, apakah sudah ditempuh dengan baik dan benar atau tidak.

“Dewan tugasnya hanya mengawasi bukan membuat kebijakan berkaitan soal perijinan, “ katanya. (ctr)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY