Acep Ditantang Buka Suara

Acep Ditantang Buka Suara

368
0
RUMAH DI KAMBUD: Salah seorang warga menunjukkan bangunan rumah tradisional di dalam area Kampung Budaya. TIM KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

Skandal Kambud Dibiarkan Jadi Bola Liar

KARAWANG – Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Karawang yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Acep Jamhuri (Ajam), ditantang buka suara soal skandal dugaan megakorupsi pengadaan lahan Kampung Budaya (Kambud).

Hal itu setelah sebelumnya sejumlah nama yang dinilai memiliki posisi penting seperti Mantan Kadibudpar setelah Acep, Dadan Sugardan dan perwakilan penjual lahan Kambud, Sengwat, angkat bicara tentang skandal tersebut.

“Saya tantang Acep Jamhuri untuk buka suara soal skandal Kambud yang menyeruak beberapa pekan ini dari sekian para pejabat terkait yang bicara. Tinggal dia yang belum buka suara ke publik,” ujar Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji dalam siaran pers yang diterima Karawang Bekasi Ekspres, kemarin (19/3).

Terang Panji, setelah sejumlah pihak berani buka suara, masyarakat seakan diminta menyimpulkan apa yang telah terjadi. Dari mulai pengakuan Sengwat yang sempat ditulis media ini beberapa waktu lalu, jika Ia murni melakukan bisnis dan pada awalnya membeli tanah dari Iman Tabrhani, diminta oleh oknum pejabat. Hingga terbaru adalah pengakuan mantan Kadsibudpar yang kini menjabat Kadisdikpora, Dadmn Sugardan.

Dalam pengakuannya Dadan mengatakan, pada awalnya dia menduduki jabatan Kadidikpora dibuat kaget karena kedatangan penjual lahan dan ditagih pembayaran lahan Kambud. Karena mengaku sempat dijanjikan setelah membeli lahan dari Iman, akan dibeli lagi oleh Pemkab Karawang, tepatnya pada Desember 2013.

“Setelah beberapa pejabat dan mantan pejabat serta penguasa bicara di media, masyarakat bisa menemukan benang merahnya. Pengakuan Sengwat sebagai pembeli tanah itu hanya semata-mata pure bisnis,” terangnya.

“Sementara itu Dadan Sugardan hanya semata-mata menganggarkan dan mencairkan. Tapi itu kan hanya pengakuan mereka yang cenderung membela diri, tapi kita harus mengapresiasi keberanian mereka untuk berbicara sebenarnya. Biarlah pengadilan yang menentukan dan membongkar fakta sebenarnya,” sambungnya.

Ia berharap Acep berani angkat bicara di tengah mandegnya penanganan kasus ini oleh apaat penegak hukum. Karena masyarakat bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi dari pengakuan-pengakuan sejumlah pejabat, pihak penjual, akademisi hinggan mantan pejabat. Ia menyayangkan Acep yang dinilai memliki kapasitas untuk menjelaskan kepada publik namun hingga saat ini belum membuka suara.

“Justru yang tak habis pikir bagi kami adalah Acep yang pada detik ini tak mau membuka suara. Padahal kalau melihat dari pengakuan Sengwat dan Dadan, perencanaan dan transaksi itu pada zaman Acep menjabat sebagai Kadisbudpar,” bebernya.

Lalu, tambah dia, kenapa harus diam? “Kenapa diam seribu bahasa, padahal ketika kasus ini ramai harusnya dia mengadakan jumpa pers menjelaskan duduk permasalahnya. sehingga tak ada fitnah dan syakwangka serta menduga-menduga. Jelaskan saja kalau memang ini ada aktor intelektual Kambud. Bila perlu tunjuk hidung saja jangan sampai terkesan melindungi,” tambahnya.

Panji juga menyayangkan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang terkesan membiarkan kasus ini menjadi bola liar. “Kenapa mesti melimpahkan kasus ini ke Kejati Jabar? bukankah ini bisa ditangani sendiri. Kenapa kasus KPU saja bisa ditangani sendiri dan bahkan sebelumnya, kasus Bupati seperti Almarhum Ahmad Dadang dan para Kadis bisa ditangani sendiri di Karawang tanpa melimpahkan ke Kejati,” tanyanya.

Jelas dia, pihak juga akan melaporkan kasus yang ditangani Kejari ini ke Komisi Ombusman dan Komisi Kejaksaan. “Karena kami memandang ini sangat lamban dalam menangani kasus ini. Padahal telah terjadi dari tahun 2012,” jelasnya. (kbe)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY