Ketua Dewan Digilir Kejaksaan

Ketua Dewan Digilir Kejaksaan

95
0
KETERANGAN: Plt Kajari Purwakarta Enen Saribanon didampingi Kasipidsus Edi Monang saat berikan keterangan terkait kasus korupsi DPRD Purwakarta. CATUR AZI/ KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

Rivai dan Hasan Belum Ditahan

PURWAKARTA – Pelaksana Tugas Kajari Purwakarta, Enen Saribanon, mengkonfirmasi soal Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat, yang sedang diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta, Senin (19/3).

Pemeriksaan tersebut dilakukan mulai pukul 10.00 WIB, sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Pemanggilan ketua DPRD Purwakarta itu terkait perkara korupsi dana APBD 2016 untuk DPRD.

“Hari ini ketua DPRD kami lakukan pemeriksaan, menyangkut perkara kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD, untuk dalam kota dan dalam provinsi tahun 2016,” kata Enen Saribanon di Kejari Purwakarta, Jalan Siliwangi, Nagri Kidul, Purwakarta, Senin (19/3).

Ia mengatakan, Sarif Hidayat baru pertama kali dipanggil oleh pihak kejaksaan terkait kasus tersebut. Status Sarif Hidayat dalam pemanggilannya itu masih sebagai saksi pada perkara  penyalahgunaan APBD DPRD Purwakarta 2016.

“Masih saksi. Kapasitasnya dia adalah sebagai ketua dewan, dia yang membuat surat perintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas,” ucapnya.

Menurut Enen, dalam kasus ini pihaknya sudah menetapkan dua tersangka yakni Mohammad Rivai mantan Sekwan yang kini menjabat Asda 1 Setda Purwakarta dan H Hasan mantan Kabag Anggaran Setwan DPRD Purwakarta yang kini menjabat Sekcam Sukasari.

“Pemeriksaan unsur pimpinan ini berkaitan dengan pengembangan kasus korupsi di Sekretaris DPRD Purwakarta,” katanya.

Enen juga sampaikan terkait dengan pengembangan kasus ini pihaknya bukan saja akan memanggil ketua dewan yakni Sarip Hidayat, namun juga akan memanggil unsur pimpinan dewan lainnya.

Namun ia belum memastikan kapan akan melakukan penahanan terhadap dua mantan pejabat Setwan DPRD Purwakarta M Rivai dan H Hasan yang terlebih dulu sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Kalau soal tersangka baru dalam kasus ini kemungkinan ada ,” ujarnya.

Mereka menjadi tersangka dalam kasus SPPD fiktif dan mark up Tahun Anggaran (TA) 2016 yang merugikan keuangan negara sampai 12 Miliar. (ctr/taj)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY