APK Tak Boleh Dipasang Sembarangan

APK Tak Boleh Dipasang Sembarangan

63
0
Salah satu APK pasangan calon gubernur Jawa Barat mulai bertebaran di sejumlah titik keramaian.   YUSUP BACHTIAR/ KARAWANG BEKASI EKSPRES
BERBAGI

PURWAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 4.074 pelanggaran atas pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Anggota Bawaslu RU, Mochammad Afifuddin menyebutkan hasil pengawasan selama 25 hari, yang berlangsung selama masa kampanye pilkada.

“Itu menunjukkan terdapat 4.074 alat peraga kampanye yang melanggar. Terhadap pelanggaran tersebut, panwaslu telah bertindak dengan menertibkan ribuan alat peraga tersebut,” kata dia di Jakarta, kemarin (12/3).

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu, ribuan pelanggaran alat peraga kampanye tersebut paling banyak berada di Jawa Tengah dengan jumlah pelanggaran 2.204.

Jumlah pelanggaran tersebut kemudian diikuti di Jawa Timur (1.131 pelanggaran), Sulawesi Utara (295 pelanggaran), Jawa Barat (283 pelanggaran), Sumatera Utara (108 pelanggaran), Nusa Tenggara Barat (31 pelanggaran), Kalimantan Utara (12 pelanggaran) dan Maluku (dua pelanggaran).

Bawaslu mencatat pelanggaran terbanyak ialah menyangkut pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah.

“Di Jawa Barat, terdapat 27 pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis,” kata Afif.

Selain pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai tempat, Bawaslu juga mencatat jenis pelanggaran tersebut berupa ketidaksesuaian rancangan gambar, tampilan dan jadwal pemasangan.

Terpisah, Divisi Sosialisasi PPK Bungursari Kabupaten Purwakarta Sadi menyebutkan APK banyak yang menyalahi aturan.

“Jadi 15 Februari sudah diperbolehkan untuk pemasangan APK, namun tidak diperbolehkan untuk memasang di sembarang tempat. Itu sudah ada aturannya,” kata dia.

Sadi melanjutkan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan Bungursari, Panwas Kecamatan Bungursari dan Satpol-PP untuk membahas tentang APK apabila menyalahi aturan. Zona yang dimaksud adalah kecamatan kota, Kecamatan Babakan Cikao (BBC), Kecamatan Campaka dan Kecamatan Cibatu.

BA Kasi Trantib di Kecamatan Bungursari Tato K Darmanto menuturkan bahwa Panwascam Bungursari seharusnya berkoordinasi dengan pihak kecamatan.

“Sebaiknya pihak pihak terkait duduk bersama untuk membahas permasalahan ini,” tukasdia. (cr50/hyt).